Corong KB dan Stunting, Seratusan Ibu dari Dua Kecamatan Siap Terjun ke Masyarakat

Toba, InfoPublik - Bupati Toba, Poltak Sitorus menilai kehadiran kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD jadi corong pemerintah di tengah masyarakat menyuarakan penanggulangan stunting dan program KB.

Hal diungkapkan Bupati Poltak saat 100 kader PPKBD dari dua kecamatan yaitu  Balige dan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara berdiskusi sebelum terjun ke masyarakat membawa pemahaman soal KB dan stunting (tengkes).

Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Desa  (PPKBD) Toba, dr Juliwan Hutapea menjelaskan, para kader yang berjumlah lebih dari 100 orang memiliki wawasan yang banyak soal stunting dan KB.

"Jumlah untuk Kecamatan Balige adalah PPKDB ada sebanyak 35 orang dan sub PPKBD ada sebanyak 70 orang. Lalu untuk Kecamatan Laguboti, PPKBD nya sebanyak 23 orang dan subnya ada 46 orang," ujar dr Juliwan Hutapea, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya, Outputnya, wawasan bertambah soal stunting dan KB. Kita sudah lakukan dua kali pertemuan dan ini pertemuan ketiga.

"Anggarannya kita gunakan untuk honor dan pakaian kepada masing-masing kader. Semoga para kader dan subnya mampu memberikan pelayanan di tengah masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, ia menjelaskan soal jumlah kader yang tersebar di Kabupaten Toba. Masing-masing, desa memilih 3 orang sebagai kader yang siap terjun ke lapangan mendata sekaligus menyosialisasikan soal KB.

"Kalau jumlah kader di Toba ada sebanyak 742 orang atau sebanyak 3 orang per desa,” ujar Juliwan , sebelumnya.

Selama setahun, setiap kader bakal mendapatkan honor sebesar Rp 2 juta dengan estimasi 10 kali pertemuan dengan masyarakat.  Walau dianggap kurang cukup sebagai honor, Pemkab Toba berharap para kader dapat bekerja dengan serius.

“Insentif yang kita berikan adalah sebesar Rp 200 ribu per kegiatan. Itu kita lakukan sebanyak 10 kali selama setahun.Mereka akan bergerak di tengah masyarakat, misalnya untuk ibu hamil dan keluarga-keluarga yang bertujuan menyampaikan soal KB,” sambungnya.

Ia juga menjelaskan, pemilihan kader ditentukan oleh kades bersangkutan.

“Mereka yang tergolong kader PPKBD dipilih oleh para kades dan mereka akan menjadi corong pemerintah untuk menyampaikan soal KB tersebut.Soal keberlanjutan pelayanan kader dapat diperpanjang dan itu dapat berkoordinasi dengan kades masing-masing,” pungkasnya. (MC Toba rits/rik)