Rakernas BEM Seluruh Indonesia, Bupati Sumbawa Barat Paparkan Konsep Gerakan Sosial Intelektual

:


Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT, Kamis, 26 Oktober 2023 | 07:13 WIB - Redaktur: Kusnadi - 52


Sumbawa Barat, InfoPublik — Peremajaan gerakan mahasiswa yang inklusif dan adaptif yang dipaparkan Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia di Gedung Teater Taman Budaya Mataram, Rabu (25/10/2023) berjalan alot dan menarik.

Bupati dua periode ini menegaskan, pergerakan mahasiswa masih sangat dibutuhkan saat ini terutama dalam mengawal program dan proses pembangunan dari segala lini yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah. Hanya saja, dalam sebuah pergerakan mahasiswa dituntut harus memiliki literasi, partisipasi, inklusi, kreasi dan inovasi. Gerakan baru menyesuaikan dengan kondisi terkini.

‘’Ini penting, agar gerakan yang dilakukan mencapai target yang diharapkan. Terarah dan tepat sasaran,’’ papar Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin di hadapan ratusan peserta Seminar Nasional BEM se-Indonesia.

Mahasiswa merupakan agen perubahan, penyambung aspirasi, pengawal pembangunan, pencerah dan pelita masyarakat serta pengawal dan penjaga demokrasi. Hanya saja, pergerakan yang dilakukan selama ini mulai sedikit tergerus. Ini menimbulkan persoalan, seperti munculnya krisis kepercayaan publik, ideologi dan platform gerakan mahasiswa belum terarah, lemahnya konsolidasi dan kolaborasi gerakan mahasiswa, isu dan aksi yang bersifat insidental (monumental,red), eksklusif termasuk lemah terhadap literasi, partisipasi, inklusi, kreasi dan inovasi.

‘’Bagaimana peremajaan gerakan mahasiswa ini? Solusinya melalui Gerakan Sosial Intelektual (GSI),’’ paparnya.

Ini adalah gerakan independen mahasiswa untuk melakukan perubahan sosial didasarkan pada nilai-nilai keadilan, partisipatif dan kolaboratif, inklusif dan adaptif, inovatif dan kreatif berbasis pada keilmuan atau intelektual. Didukung dengan penguasaan data dan informasi yang valid, serta sikap yang responsif atas isu dan permasalahan bangsa dan negara untuk Indonesia adil dan makmur.

‘’Membangun komitmen dan visi misi bersama, kuatkan organisasi mahasiswa dan manfaatkan setiap peluang perubahan yang ada,’’ ingatnya.

Termasuk meningkatkan responsifitas, partisipasi dan kolaborasi, mengembangkan budaya literasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan yang paling penting menjaga konsistensi, independensi dan integritas.

‘’Untuk menciptakan gerakan yang inklusif, adaptif dan solutif, langkah awal dan strategis yang kita butuhkan adalah membuka jalan baru, jalan pikiran mahasiswa,’’pesannya.

Bupati juga menyinggung tentang langkah dan upaya mempertahankan dan meningkatkan gerakan mahasiswa. Mewujudkan gerakan yang pro terhadap masyarakat, independen, konsisten, partisipatif, inklusif dan adaptif penting bagi mahasiswa turun langsung ke lapangan. Menguatkan ideologi dan platform gerakan dengan cara membangun basis pergerakan intelektual melalui diskusi, kajian dan riset termasuk merubah strategi pilihan aksi dari demonstrasi ke berbagai pilihan lainnya seperti dialog langsung dan beberapa kegiatan lain.

‘’Mahasiswa juga perlu memperkuat partisipasi dan kolaborasi dengan semua pihak dengan memanfaatkan peluang pemerintahan yang terbuka dan transparan (Good Government),’’ pesannya.

Penguatan platform dan arah gerakan juga menjadi sangat penting. Aksi solidaritas mahasiswa harus berbarengan dengan pemahaman atas situasi dan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

‘’Mengembangkan kreasi, literasi dan inovasi bisa memanfaatkan Teknologi Informasi. Sebagai data, informasi pendukung informasi yang akurat dan aktual,’’ ingatnya.

Sementara untuk menjembatani aspirasi masyarakat, langkah dan upaya yang harus dilakukan di antaranya mahasiswa dituntut harus mampu menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan cara turun langsung ke lapangan. Ini penting agar mahasiswa mampu memahami dan memetakan keadaan, situasi dan perkembangan sosial serta berbagi kebutuhan maupun permasalahan yang ada di bawah.

‘’Turun ke bawah, hadir secara langsung di tengah masyarakat itu menjadi sebuah keharusan,’’ urainya.

Mahasiswa juga dituntut harus mampu melakukan analisis atas setiap permasalahan yang dihadapi atau berkembang di tengah masyarakat dengan memperkuat basis data dan informasi yang memadai, serta mencari solusi inovatif atas setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

‘’Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan isu strategis, pelaksanaan maupun evaluasi sebagai refleksi atas aksi yang dilakukan juga menjadi penting,’’ ingatnya lagi.

Evaluasi bertujuan agar masyarakat memahami secara utuh tujuan, sasaran, manfaat dan langkah serta capaian keberhasilan maupun hambatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Tak kalah penting, mahasiswa harus mampu memberikan solusi dan alternatif dalam rangka membantu pemerintah daerah maupun pusat untuk merumuskan kebijakan, program atau kegiatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

‘’Cari cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan persoalan yang ada,’’ tambahnya. (MC Sumbawa Barat)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Selasa, 1 Oktober 2024 | 18:05 WIB
UMKM Binaan Pertamina Catat Omzet Tembus Rp1,1 Miliar saat MotoGP Mandalika
  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 26 September 2024 | 16:00 WIB
Pemprov NTB Siapkan 60 UMKM Sambut Gelaran MotoGP
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 18 September 2024 | 18:19 WIB
KPK Dampingi Pemda NTB Tertibkan Retribusi Wisata
  • Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT
  • Jumat, 13 September 2024 | 19:41 WIB
Canangkan Website Desa se-Sumbawa Barat, Pemda Kolaborasi dengan BPS
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 12 Agustus 2024 | 15:29 WIB
Rampung Akhir Tahun, Ditjen Perumahan PUPR Bangun Rusun ASN 8 Lantai di NTB
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Jumat, 9 Agustus 2024 | 20:29 WIB
BSN dan Pemkab Lombok Tengah Resmikan "SNI Corner" untuk Tingkatkan Daya Saing Produk NTB
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 5 Agustus 2024 | 06:30 WIB
Jelang Pilkada 2024, KY Gelar ToT Pemantauan Persidangan Perkara