Wilayah Kabupaten Sumenep Berpotensi Rawan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Sumenep, InfoPublik - Wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu dikarenakan kondisi geografis yang kepulauan.

Demi terlaksananya Pemilu 2024 yang aman dan kondusif, Polres Sumenep, menggelar simulasi Sistem Keamanan Pemilu Kota (Sispamkota) Ops Mantap Brata 2023/2024, Sabtu (14/10/2023).

Kegiatan dilaksanakan di halaman Satpas SIM Polres Sumenep dan dihadiri Wabup Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I., Dandim 0827 Letkol Czi Donny, Pramudya Mahardi, S.E., Ketua Pengadilan Negeri (PN) Yuli Purnomosidi, S.H., M.H, DPRD, Kejaksaan Negeri, Kasatpol PP Ach Laili Maulidy, KPU Kabupaten, Bawaslu,  Senkom dan seluruh PJU Polres Sumenep.

Apel Simulasi Sispamkota dipimpin langsung Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres mengatakan bahwa simulasi ini sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keamanan Pemilu 2024 mendatang, khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep. “Kami sudah perintahkan pelaksanaan simulasi agar dilaksanakan sebaik mungkin dan penuh semangat,” jelasnya.

Menurut Kapolres kegiatan ditampilkan jika kondisi dan situasi Pemilu di mana keadaannya itu adalah yang paling terburuk bisa terjadi, dan petugas di lapangan bisa dengan sigap mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Apalagi wilayah Kabupaten Sumenep memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu, karena kondisi geografis yang kepulauan. 

"Meskipun demikian, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang aman, tertib, lancar dan kondusif 2024 di wilayah Kabupaten Sumenep," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengungkapkan, bahwa simulasi ini meliputi berbagai tahapan, dimulai dari masa kampanye, masa tenang dan masa pungut suara hingga situasi yang memuncak pada tindakan anarkis dan penjarahan.

"Jadi, sangat penting mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam langkah- langkah yang akan diambil. Hal ini termasuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ungkapnya. ( Nita/Fer/toeb )