Selaku Penasehat Pimpinan Wilayah, Gubernur Rohidin Harapkan Muhammadiyah Perkuat Amal Usaha Perserikatan

Bengkulu, InfoPublik - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Penasehat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu menjelaskan bahwa pengukuhan Pengurus Daerah Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat spirit amal usaha Perserikatan Muhammadiyah Provinsi Bengkulu untuk menerjemahkan amal ma'ruf nahi munkar oleh warga Perserikatan.

"Jadi seperti mendorong amal usaha bidang kesehatan dan pendidikan supaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," jelas Gubernur Rohidin.

Hal tersebut disampaikan Rohidin saat menghadiri Pelantikan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Sabtu (7/10/2023).

Selanjunyat Rohidin menegaskan, tidak kalah pentingnya peran Muhammadiyah dalam dunia perpolitikan saat ini. Sehingga Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi dalam kebijakan pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

"Kader-kader Muhammadiyah adalah orang-orang yang sangat visioner, sangat mandiri dan memiliki pemahaman yang sangat baik dari sisi keagamaan dan kemasyarakatan. Jika ini dihimpun menjadi suatu kekuatan maka akan positif," tegas Rohidin.

Sementara itu Ketua PWM Bengkulu Fazrul Hamidy mengungkapkan bahwa dengan dikukuhkannya PDM Seluma dan Bengkulu Selatan tersebut, diharapkan mampu memberikan pembuktian untuk meningkatkan peran Muhammadiyah di setiap daerah. Sehingga, amal usaha yang selama ini dilaksanakan bisa semakin berkontribusi terhadap masyarakat Bengkulu

"Kepengurusan PDM periode 2022 - 2027 merupakan kepengurusan pembuktian bagi Muhammadiyah lebih maksimal berkontribusi dalam mendukung pembangunan SDM Bengkulu khususnya dan amal usaha lainnya bidang kesehatan dan pendidikan," ungkap Fazrul.

Selain pengukuhan PDM, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari Baznas dan Pemprov Bengkulu, kepada kaum dhuafa di Kabupaten Seluma kepada 20 KK dan Bengkulu Selatan juga kepada 20 KK, dengan total bantuan yang disampaikan di kabupaten masing-masing sebesar 5 juta rupiah. [Saga-Rian-Fredy/toeb]