Bawaslu HSU Waspadai Money Politic Mengancam di Pemilu 2024

Amuntai, InfoPublik - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyoroti potensi money politic pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu HSU, M. Khairudin menyebut bahwa pemilu pertama yang akan diadakan secara serentak pada tahun 2024 akan menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan.

Dalam dunia politik, upaya untuk memperoleh kekuasaan seringkali melibatkan berbagai metode, salah satunya adalah praktik politik uang (money politic).

"Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pidana pemilu itu akan banyak terjadi. Dan itu tidak akan bisa kita pungkiri kedepannya dan kita pasti akan menghadapinya," ucap Khair saat membuka kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pencalonan Presiden, Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Hotel Tanjung Jelita, Tanjung, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut, Khairudin mengatakan, peningkatan pengawasan dengan melakukan penguatan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan dan Kepolisian.

“Kegiatan ini merupakan suatu langkah untuk pembekalan kepada Panwascam di Kabupaten HSU,” katanya.

Fasilitasi Sentra Gakkumdu ini semua pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu melibatkan partisipatif masyarakat dalam pencegahan politik uang.

“Mudah-mudahan nanti kedepannya Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu ini dapat bekerjasama dan berjalan dengan bersinergi, yang nantinya akan melahirkan para pemimpin-pemimpin khususnya di Kabupaten HSU dan wakil-wakil rakyat yang tentunya bisa membawa cita-cita bangsa agar terus maju kedepannya,” pungkasnya. (Diskominfosandi/akbar/aulia/ricky)