Maulana Ingin SPBE Mendukung Upgrade Pelayanan dan Smart City Kota Jambi

Jambi, InfoPublik - Wakil Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM membuka kegiatan Sosialisasi strategi pengembangan smart city melalui peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) di Kota Jambi, bertempat di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin pagi (7/8/2023). Acara tersebut juga dirangkai dengan peluncuran Portal SPBE Kota Jambi.

Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, Abu Bakar, S.H., Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Jambi, Camat dan Lurah se-Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Maulana mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keharusan bagi yang hidup di era yang serba digital.

"Didunia ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan. Siapa yang tidak mau berubah, maka akan digilas zaman. Begitu pula dengan pelayanan masyarakat, akan selalu berubah mengikuti dinamika masyarakat. Oleh karenanya pelayanan harus dievaluasi secara berkala," ujar Wakil Wali Kota Jambi, dr. Maulana.

Maulana jelaskan, saat ini terjadi disparitas yang cukup tinggi antara harapan masyarakat dengan layanan yang diberikan.

"Diisparitas layanan dengan harapan masyarakat cukup tinggi, ada yang melek IT ada yang tidak. Pemerintah harus mengakomodir gap disparitas tersebut. Layanan harus bisa menjangkau semua segmen, sehingga layanan pemerintah bisa menjangkau luas seluruh lapisan masyarakat," sebutnya.

Kata Maulana, sejak pertama dilantik bersama Wali Kota Jambi, dia berharap Smart City bukan hanya digitalisasi saja, melainkan implementasi yang menyeluruh dalam pelaksanaan e-goverment di Kota Jambi. Hal tersebut menurutnya, sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE Kota Jambi. Namun kini penerapannya perlu dioptimalisasi, karena belum seluruhnya terintegrasi dan terjadi kolaborasi antar sistem. Sehingga masih ditemui beberapa sistem berjalan sendiri-sendiri.

"Di sisi lain saya masih melihat ada sebuah kondisi 'latah' di mana OPD melalui program inovasi atau proyek perubahan ramai-ramai membuat sistem atau aplikasi yang cenderung belum seluruhnya melihat sisi efisiensi dan efektifitas," katanya.

Dia mengatakan, masih belum terintegrasinya antar sistem yang idealnya mempermudah, justru bisa jadi penghambat pelayanan publik.

"Jika semua sudah terintegrasi maka dapat bergerak pada sektor Smart-Society, Smart- Living, Smart-Economy, Smart-Environment, dimana ada data kependudukan komprehensif untuk pelayanan dan jaminan Kesehatan, menjadi market place dalam memasarkan produk UMKM atau industri kreatif, dapat mengatur lampu penerangan jalan umum, serta CCTV yang dapat mendeteksi banjir, kejadian kebakaran kriminalitas di Kota Jambi," jelas Wakil Wali Kota Jambi ini.

"Sama-sama kita rasakan bahwa saat ini kita berhadapan dengan dunia yang sedang serba Internet of things dan Big Data, maka perlunya pengelolaan secara cerdas dan profesional. Kita harus cerdas dalam menjaga keamanan data dari ancaman para peretas (hackers) atau pihak yang sengaja merusak kinerja pemerintah. Melalui sosialisasi ini saya harapkan semua lebih peka dan memiliki sense of crisis. Ancaman itu nyata karena belakangan ini terdapat banyak sekali situs dan sistem telah diserang oleh kelompok peretas yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data yang luar biasa. Saya tekankan perlunya keamanan data yang bersifat rahasia negara agar tak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo kota Jambi, Abu Bakar mengatakan bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Jambi saat ini. Menurut mantan Kepala Bagian Humas Setda Kota Jambi ini, salah satunya adalah dengan mendigitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang dikenal dengan SPBE.

"Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan bagian dari qwick win Smart Governance yang merupakan salah satu dari enam aspek Smart City yang saat ini terus dikembangkan Pemerintah Kota Jambi. Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE adalah ruh dari penyelenggaraan pelayanan publik. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan layanan pemerintahan yang saat ini harus adaptif dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat," sebut Abu Bakar.

"Bila bicara pengembangan smart city dari aspek smart governance, adalah bagaimana meningkatkan SPBE Pemerintah Kota Jambi yang terpadu dan interperabilitas yang tentunya akan bermuara pada tujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya, terlebih lagi peningkatan SPBE menjadi hal yang prioritas karena SPBE merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Kota Jambi," jelasnya lebih lanjut.

Menurut Abu, berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk periode tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 108 Tahun 2023, yang dirilis pada awal Maret lalu, Pemerintah Kota Jambi mendapatkan indeks SPBE sebesar 2,79 (Kategori Baik), nilai ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Meski sudah masuk kategori baik, namun angka tersebut masih berada dibawah target RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2018 - 2023.

"Setelah kami analisis dan cermati dari rekomendasi Kementerian PAN-RB yang mengacu pada hasil evaluasi indeks SPBE tahun 2022 tersebut, hal yang mendesak dilakukan perbaikan adalah pada domain Tata Kelola dan Layanan SPBE. Kuncinya adalah keterpaduan layanan, meningkatkan kolaborasi antar instansi Pemerintah Kota Jambi. Penerapan SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan lebih dari itu, SPBE juga memiliki domain yang tersistematis dan terpadu dalam penerapannya,"

Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE baik ditingkat nasional maupun daerah. Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sekadar untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Lebih dari itu, penerapan SPBE diharapkan memiliki dampak bagi masyarakat maupun pada sektor pelayanan publik.

Hendra/Abu Bakar