HD: Urgensi Pembenahan Ilegal Drilling Tanpa Kesampingkan Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat

:


Oleh MC Provinsi Sumatera Selatan, Selasa, 11 Juli 2023 | 15:03 WIB - Redaktur: Kusnadi - 101


Palembang, InfoPublik - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri sekaligus membuka Forum Group Discussion (FGD) terkait perumusan kebijakan penanganan illegal drilling (penambangan minyak ilegal),  yang diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7/2023).

Tema FGD Harmonisasi Kepentingan Negara, Daerah, Pelaku Bisnis dan Masyarakat terkait Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, SHE (Safety, Health,and Environment) dan Sosial Budaya. Acara ini diinisiasi kerja sama antar Satgasus Polri dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.

HD mengatakan, illegal drilling ini mungkin yang harus dipetakan terlebih dulu, minimal tidak bertambah, dan di Musi Banyuasin sudah terdeteksi 7.700 lebih penambangan minyak ilegal, mungkin sudah lebih dari 8.000 sekarang. "Kita terimakasih Satgasus sudah menginisasi ini, di Sumsel ini, ada 4 kabuoaten berpotensi illegal drilling, Muba, Pali, Muratara, dan Muara Enim," ujar HD.

"Saya harap Illegal drilling ini betul-betul bisa kita benahi, namun tidak mengenyampingkan dari tujuan kita untuk kesejahteraan masyarakat," tegas HD,

Sementara itu, Wakil Kepala Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan, ini sebagai langkah awal, di mana kita ketahui juga Gubernur Sumsel Herman Deru telah memberikan perhatian khusus.

"Semoga juga ini melibatkan semua stakeholder, ini masalah tidak bisa diselesaikan satu pihak, itulah kenapa kami mengadakan FGD ini. Terimakasih kehadiran pak gubernur yang telah bersedia hadir," ujar Novel.

Ditambahkan Novel, illegal drilling merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor minyak dan gas bumi yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Untuk mengatasi illegal drilling ini, Pemerintah membentuk Tim Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas.

Turut hadir Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Perwakilan Pertamina Sumbagsel. (Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel)