Pemkab Probolinggo Ikuti Evaluasi Implementasi Program Smart City Tahun 2023

:


Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Kamis, 15 Juni 2023 | 14:43 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 154


ProbolinggoKab, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) mengikuti evaluasi implementasi program Smart City (Kota Cerdas) tahun 2023 secara luring dan daring bersama dengan tim asesor dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Selasa (13/6/2023).

Secara luring, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian dan Kepala Badan Perencaaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Santiyono di Hotel Shari-La Surabaya. Sementara secara daring diikuti oleh OPD terkait di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian memberikan paparan kepada Tim Asesor Evaluasi Implementasi Smart City dari Kemenkominfo RI.

Selain paparan, Tim Asesor Evaluasi Implementasi Smart City juga melakukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada Pemkab Probolinggo. Kekurangan-kekurangan yang ada diminta untuk segera dilengkapi.

Dalam paparannya Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengatakan kebijakan yang mendukung Smart City di Kabupaten Probolinggo adalah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 – 2031.

Perkembangan infrastruktur Smart City, infrastruktur fisik jalan Kabupaten yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sepanjang 778,34 km dengan kriteria kondisi baik sepanjang 600,74 km, kondisi sedang sepanjang 74,57 km, kondisi rusak ringan sepanjang 11,22 km dan kondisi rusak berat sepanjang 91,82 km.

Untuk infrastruktur sosial, dukungan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap penyandang disabilitas. Dengan melakukan perbaikan disisi kenyamanan dan ramah terutama di kantor-kantor yang melaksanakan pelayanan. Hal ini juga sudah melibatkan Pertuni untuk melakukan riset action guna menghasilkan kajian kelayakan fasilitas Pemerintah Daerah yang ramah disabilitas. Contoh Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo dan jalan ramah disabilitas di kawasan BTS (Tongas-Sukapura).

Infrastruktur TIK berupa pembangunan dimulai tahun 2019 dengan fokus pembangunan di Gedung Bupati yang mengkoneksikan beberapa PD antara lain Diskominfo, Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Bagian, Disperindag dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah dilanjutkan di tahun 2020 dengan memperluas jaringan dengan mengkoneksikan perkantoran di sekitar Gedung Bupati antara lain Dinas Pendidikan, Kecamatan Kraksaan, Dinas Kesehatan, DPUPR, Sekretariat Dewan, Kelurahan Semampir, Satpol PP, DLH Bidang Persampahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kemudian pembangunan dilanjutkan di tahun 2022 dengan mengkoneksikan perkantoran antara lain Dinas Perikanan, Dinas Perternakan, Kecamatan Dringu, DPMPTSP, Dispendukcapil, DPP2KB, Dinas Pertanian, Dinas Permukiman dan Pertanahan, Diklat BKPSDM, UPT Budidaya Perikanan Dinas Perikanan, Satpol PP Pemadam Kebakaran, DLH , Bidang Pendapatan BPPKAD, Kelurahan Patokan dan Kelurahan Sidomukti.

Dan untuk di tahun 2023 pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah mengkoneksikan beberapa PD antara lain Dinsos, DKUPP, Dinas Perhubungan dan BPBD. Sampai tahun 2023 jumlah PD yang dikoneksikan sebanyak 29 Perangkat Daerah dengan total lokasi sebanyak 55 titik lokasi yang berbeda.

Ada beberapa cluster jaringan yang dihubungkan dengan jaringan metro karena jarak yang terlalu jauh antara lain Cluster Gedung bupati – cluster Dringu dengan bandwotdh metro sebesar 400 Mbps, Cluster Gedung bupati – cluster Pendopo dengan bandwidth metro sebesar 250 Mbps dan Cluster Gedung bupati – Dinas Perhubungan dengan bandwtidh metro sebesar 150 Mbps. Didalam cluster jaringan, antar PD dikoneksikan dengan media fiber optics dan LAN menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kendala infrastruktur Smart City, untuk infrastruktur fisik berupa kendaraan melebihi kelas jalan dan sarana dan prasarana kelengkapan ruas jalan kurang lengkap. Infrastruktur sosial berupa pemenuhan fasilitas ramah disabilitas belum sepenuhnya lengkap. Contoh pintu kamar mandi kurang besar sehingga tidak dapat dilewati kursi roda dan belum adanya handrail dalam kamar mandi.

Infrastruktur TIK, belum adanya PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) di masing-masing PD, tidak adanya sarana penunjang operasional berupa peralatan perbaikan fiber optic dan kendaraan, SDM yang masih terbatas (hanya 2 orang) serta belum siapnya server pemerintah untuk bisa diakses secara bersamaan.

Kendala infrastruktur TIK pada server merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sistem komputer modern. Infrastruktur server yang tidak memadai dapat menghambat kinerja, kehandalan dan skalabilitas sistem serta mengurangi efisiensi operasional.

Beberapa kendala yang dihadapi infrastruktur TIK server Pemerintah Kabupaten Probolinggo meliputi terbatasnya kapasitas fisik diantaranya infrastruktur server memiliki keterbatasan dalam hal daya listrik, pendingin udara dan ruang fisik, kegagalan perangkat keras diantaranya komponen perangkat keras seperti hard disk, power supply, memori atau kartu jaringan serta masalah keamanan diantaranya infrastruktur server masih rentan terhadap serangan siber, peretasan dan malware.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi diantaranya banyak PD (Perangkat Daerah) bergantung pada server untuk menjalankan operasi sehari-hari mereka. Jika terjadi masalah pada server, seperti kegagalan perangkat keras atau gangguan jaringan, aktivitas bisnis dapat terhenti atau terganggu, kurangnya pemantauan dan pemeliharaan diantaranya kurangnya pemantauan dan pemeliharaan rutin pada infrastruktur server karena kurangnya SDM serta belum ada fitur backup otomatis dikarenakan belum mempunyai server backup.

Selanjutnya juga dipaparkan dimensi Program Smart City meliputi Program Smart Governance, Program Smart Branding, Program Smart Economy, Program Smart Living, Program Smart Society dan Program Smart Evironment. (MC Kab Probolinggo/wan/son)