:
Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Kamis, 1 Juni 2023 | 21:47 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 83
ProbolinggoKab, InfoPublik – Sebanyak 14 Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk melakukan percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2023.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan pelunasan PBB-P2 tahun 2023 yang digelar oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Selasa (30/5/2023).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Bidang Pendapatan di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Probolinggo Ponirin.
Ke-14 Pj Kades dan Lurah tersebut berasal dari Pj Kades Bulupandak Kecamatan Gading, Pj Kades Alassapi Kecamatan Banyuayar, Pj Kades Kerpangan Kecamatan Leces, Pj Kades Sogaan Kecamatan Pakuniran, Pj Kades Randuputih Kecamatan Dringu, Pj Kades Penambangan Kecamatan Pajarakan, Pj Kades Sidodadi Kecamatan Paiton, Pj Kades Karanganyar Kecamatan Bantaran dan Pj Kades Betek Kecamatan Krucil serta Lurah Kandangjati Kulon, Lurah Sidomukti, Lurah Patokan, Lurah Semampir dan Lurah Kraksaan Wetan.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengungkapkan bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka percepatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam PBB-P2 tahun 2023.
“Paling tidak Pj Kepala Desa dan Lurah yang notabene adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa melakukan percepatan pelunasan PBB-P2 tahun 2023. Harapannya nanti bisa menjadi pilot project dan diikuti oleh masyarakat yang ada di desa lain di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Menurut Dewi, total SPPT dari 14 desa dan kelurahan tersebut mencapai 16.685 lembar dengan baku PBB-P2 sebesar Rp 750.280.508. Hingga tanggal 30 Mei 2023, realisasinya mencapai Rp 215.272.803. Artinya masih ada sisa yang belum dilunasi sebesar Rp 538.434.580.
“Alhamdulillah, para Pj Kepala Desa dan Lurah ini ada komitmen melakukan percepatan pelunasan PBB-P2 tahun 2023 pada bulan Juli dan Agustus 2023. Bahkan ada satu desa yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2023 pada bulan April 2023,” tegasnya.
Sementara Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto meminta kerjasama dan support dari para Pj Kades dan Lurah untuk bersama-sama melakukan percepatan pelunasan PBB-P2 tahun 2023. Harapannya nanti ada peningkatan PAD dari sektor PBB-P2 dalam rangka untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
“PBB-P2 ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan. Sebab nantinya hasil dari pelunasan PBB-P2 ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (wan)
