:
Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Selasa, 30 Mei 2023 | 16:58 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 1K
ProbolinggoKab, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan pembahasan rencana tindak lanjut rapat koordinasi (rakor) percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di ruang rapat Seruni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, Senin (29/5/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Inspektur Tutug Edi Utomo, Kepala BPPKAD Dewi Korina, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Ketua Harian Satgas BUS PATAS Agus Mukson, Kepala DPMPTSP Kristiana Ruliani, Kepala Satpol PP Achmad Aruman, Kepala Bagian Hukum Priyo Siswoyo, Kepala Bagian Organisasi Susilo Isnadi serta Kabid Pendapatan BPPKAD Ofie Agustin.
Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rakor percepatan peningkatan PAD dari penerimaan pajak MBLB yang digelar pada 26 Mei 2023 lalu.
“Kami meminta agar semuanya tetap semangat demi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya ada peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,” harapnya.
Sementara Ketua Harian Satgas BUS PATAS Kabupaten Probolinggo Agus Mukson menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo akan mengoptimalkan potensi dan peluang pajak dari pekeriaan pembangunan tol Probowangi.
“Selain itu membangun komitmen dengan Forkopimda untuk membangun sinergitas bersama KPK untuk mengantisipasi tantangan dan risiko di lapangan agar petugas lapangan mendapatkan dukungan dari peraturan dan jajaran yang berwenang,” katanya.
Menurut Agus, pihaknya akan membangun sinergitas dengan ekstenal (Kepala Desa, LSM dan lain sebagainya) dan segera menyusun jadwal-tahapan aksi dan segera di laporkan kepada pimpinan.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan kejelasan posisi Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap permasalahan PAD Mineral Bukan Logam. Sekaligus membangun komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.
Sedangkan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengungkapkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan perolehan Pajak MBLB. Namun untuk mewujudkan upaya tersebut butuh kerja sama dengan semua pihak terkait.
“Ke depan kami berencana akan menjalin kerja sama dengan membuat portal pengawasan di beberapa lokasi tambang. Harapannya nanti ada peningkatan PAD untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Satgas Percepatan Investasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan tinjauan lapang dan telusur data calon pemasok MBLB Tol Probowangi ke Desa Dringu Kecamatan Dringu. Rombongan ini disambut oleh Camat Dringu Heri Mulyadi dan Forkopimka Dringu. (MC Kab Probolinggo/wan/sOn)
