Perkuat Sinergitas, Kecamatan Krejengan Gelar Rakor Satgas BUS PATAS

ProbolinggoKab, InfoPublik – Dalam rangka memperkuat sinergitas, Pemerintah Kecamatan Krejengan menggelar rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Bersama Untuk Sinergi Loyalitas, Kualitas, Efektifitas Tuntas (BUS Patas) di Kantor MWCNU Krejengan, Selasa (23/5/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh Forkopimka Krejengan, TP PKK Kecamatan Krejengan, KUA, MWCNU, Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krejengan, Kepala Desa dan TP PKK Desa se-Kecamatan Krejengan serta semua instansi se-Kecamatan Krejengan.

Rakor Satgas BUS Patas ini dihadiri oleh Ketua Harian Satgas BUS Patas Kabupaten Probolinggo Agus Mukson didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo dr. Mansur serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo.

Ketua Harian Satgas BUS Patas Kabupaten Probolinggo Agus Mukson mengatakan rakor Satgas BUS Patas di Kecamatan Krejengan ini merupakan rapat sinergi dari semua stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Krejengan membahas tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting dan gerakan kembali ke sekolah.

“Harapannya kegiatan ini dilaksanakan bisa menjadi penggerak bagi semua komponen yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo sehingga kita secara masif dan sistematis gerakan ini dilaksanakan bersama-sama yang pada ada akhirnya bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Probolinggo,” harapnya.

Sementara Camat Krejengan Bambang Heriwahjudi mengungkapkan selama ini desa itu kadang masih bingung untuk mengalokasikan dari Dana Desa untuk penanganan stunting dan beresiko stunting. Perlu semacam gambaran misalnya pemberian makanan tambahan atau yang lain.

“Desa juga perlu tahu skema anggaran yang dari APBD Kabupaten Probolinggo seperti apa sehingga betul-betul sinergi dan tidak ada hal yang tumpang tindih di satuan kegiatan yang sama,” katanya.

Menurut Yudi, terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim apa hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau ada yang lain di luar BLT. Terutama penganggaran skema Dana Desa (DD) baik perubahan tahun 2023 maupun tahun 2024. Oleh karena itu pihaknya mengundang dari Dinkes dan DPMD.

“Tidak kalah pentingnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Selama ini memang tidak ada wujud perhatian melalui Dana Desa kepada anak tidak sekolah. Harapannya ada gambaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait skema penganggaran di APBD Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini Yudi mengharapkan desa memahami untuk penganggaran dari APBD Kabupaten Probolinggo sinergi dengan desa yang memberikan support melalui Dana Desa dari sisi yang lain sehingga betul-betul ada sinergi.

“Paling tidak kita samakan dulu persepsi sehingga nanti arah kita untuk mau melangkah itu lebih jelas. Ini baru pertama kali diadakan dan Pemerintah Kecamatan Krejengan yang mengawalinya. Kita juga membuat format khusus pelaporannya,” tegasnya.

Yudi menambahkan bahwa dari Kepala Puskesmas, Korwil Bidang Dikdaya, KUA, PLKB dan semua Kepala Desa se-Kecamatan Krejengan bersama Forkopimka Krejengan berkomitmen untuk satu pemahaman, satu persepsi, satu data dan satu langkah penanganan stunting, resiko stunting, ATS (Anak Tidak Sekolah) dan kemiskinan ekstrim.

“Harapannya melalui kegiatan ini kami mendapatkan informasi secara detail penggunaan Dana Desa dalam rangka penanganan stunting, resiko stunting, ATS serta kemiskinan ekstrim, terutama dari sisi pemberdayaan, bukan hal yang sifatnya BLT untuk persiapan Perubahan APBDesa tahun anggaran 2023 dan Rancangan APBDesa tahun 2024,” pungkasnya. (MC Kab Probolinggo/wan/sOn)