Wakil Bupati Probolinggo Minta Semua Program Tidak Rugikan Rakyat

ProbolinggoKab, InfoPublik – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko meminta agar semua program yang ada di Kabupaten Probolinggo, terutama kerjasama yang melibatkan pihak lain tidak merugikan rakyat Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut disampaikan Wabup Timbul ketika memimpin rapat koordinasi tata kelola jembatan kaca, gerbang wisata Sukapura, TPA Regional, SPAM Probolajang (Probolinggo-Lumajang) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di ruang pertemuan Jabung III Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (10/5/2023).

“Saya tidak akan menandatangani dokumen apapun baik surat dan lain sebagainya jika programnya merugikan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Demikian pula jika ada perjanjian kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan maka akan kita tolak,” katanya.

Seperti halnya tata kelola jembatan kaca, Wabup Timbul meminta agar pengelolaannya dilakukan secara profesional. Sudah tidak ada lagi perusahaan daerah mengelola titipan. Kalau tidak professional dan merugikan pastinya tidak akan dilanjutkan.

“MoU (Memorandum of Understanding) itu ada batas waktunya. Makanya harus professional pengelolaannya baik pemeliharaan, manajemen dan teknisnya. Pastinya kalau pihak ketiga sudah berpengalaman. Yang jelas harus melibatkan masyarakat lokal supaya ada transfer pengetahuan dan manajemen,” jelasnya.

Terkait dengan Gerbang Wisata Sukapura Wabup Timbul meminta kepada Kepala Bapelitbangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan OPD terkait untuk melakukan koordinasi dan pengawalan agar pelaksanaan pembangunan Gerbang Wisata Sukapura bisa direalisasi dengan baik.

“Dalam proses pembangunan Gerbang Wisata Sukapura tersebut tentunya ada beberapa bangunan rumah maupun pasar yang harus dipindah. Pada intinya semua sudah siap untuk dipindahkan. Secara umum manfaatnya nanti semacam rest area,” tegasnya.

Sehubungan dengan rencana TPA Regional di Desa Purut Kecamatan Lumbang, Wabup Timbul meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawalan agar TPA Regional tidak memberatkan masyarakat dan APBD Kabupaten Probolinggo.

“Untuk TPA Regional ini kita semua sudah sepakat. Namun demikian, jangan sampai keberadaan TPA Regional ini merugikan masyarakat. Karena sebenarnya kita dirugikan oleh dampak lingkungan,” ujarnya.

Terkait dengan SPAM Probolajang, Wabup Timbul menegaskan jangan sampai merugikan masyarakat sekitar. Jangan sampai debet air berkurang sehingga berdampak kepada sektor pertanian.

“Ini bukan hanya urusan air bersih saja, tetapi masyarakat di sekitar Ronggojalu jangan sampai dirugikan. Yang lain menikmati program tetapi masyarakat malah rugi. MoU harus jelas bagaimana jika tidak berjalan dengan baik maka menjadi kewenangan kita untuk menolaknya,” terangnya.

Kepada Direktur Perumdam Tirta Argapura dan Direktur Perusda Rengganis Wabup Timbul meminta untuk berjiwa entrepreneur dan tidak selalu menggantungkan kepada APBD Kabupaten Probolinggo.

“Untuk Perumdam Tirta Argapura silahkan untuk berupaya mencarikan solusi yang terbaik. Jika perlu regulasi nantinya akan kita fasilitasi. Untuk Perusda Rengganis, GOR Sasana Krida ini merupakan barometer dari keberadaan Kota Kraksaan. Oleh karena itu, GOR harus bagus sebagai jaminan dari Kota Kraksaan,” tambahnya.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari menyampaikan bahwa pengelolaan Jembatan Kaca akan dikelola menjadi satu dengan rest area dan akan diserahkan kepada Perusda Rengganis.

“Syaratnya dilakukan penyusunan kajian rencana pengelolaan oleh Disporapar sebagai salah satu dasar permohonan hibah asset jembatan kaca, restrukturisasi manajemen, struktur dan SDM dan mengusulkan Perusda Rengganis menjadi Perumda Rengganis. Segera siapkan draft surat permohonan hibah asset jembatan kaca dan draft surat kesediaan menerima asset jembatan kaca,” ungkapnya.

Menurut Hasyim, Kementerian PUPR akan memastikan kembali kesiapan lahan Gerbang Wisata Sukapura dengan penekanan pada pemindahan 3 rumah yang ditempati oleh warga, pemindahan sementara pedagang di lokasi pasar sayur dan rest area serta pemindahan siswa TK dan kantor. “Telah dilayangkan surat permohonan audiensi untuk persiapan pembangunan gerbang wisata, namun belum mendapatkan kepastian jadwal dari Kementerian PUPR,” tegasnya.

Hasyim meminta agar disiapkan surat jawaban terhadap penawaran kerjasama pembangunan TPA Regional serta disampaikan persyaratan atau catatan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembangunan dan pengelolaan/operasional TPA Regional.

“Telah dikirimkan surat jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penjelasan naskah kerjasama SPAM Probolajang. Pemkab Probolinggo tetap mengawal proses kajian dan perencanaan pembangunan SPAM Probolajang serta mendukung dengan data rencana calon pelanggan PDAM di 5 kecamatan,” jelasnya.

Kepada Perumdam Tirta Argapura dan Perusda Rengganis Hasyim meminta agar mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja. “Berpikir jiwa entrepreneur tidak bergantung pada APBD. Buat skema kerjasama dengan pihak ke III,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemaparan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono terkait dengan tata kelola pembangunan jembatan kaca dan rencana pembangunan Gerbang Wisata Sukapura.

Selanjutnya ada Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Jurianto terkait dengan progress dari SPAM Probolajang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi terkait rencana pembangunan TPA Regional serta Direktur Perumdam Tirta Argapura Gandhi Hartoyo dan Direktur Perusda Rengganis Suhud terkait BUMD.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Oemar Sjarief, Kabag Hukum Priyo Siswoyo, Plt Kabag Pemerintahan Roby Siswano serta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo. (MC Kab Probolinggo/wan/)