Perencanaan Pembangunan Harus Didukung Dengan Data yang Valid

Sorong, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri, melalui Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan,  Hairuddin Hasibuan mengatakan, dalam menyusun perencanaan, pemantau dan evaluasi pelaksanaan  pembangunan harus didukung dengan data yang valid, presisi serta dapat dipantau dimana dan kapan saja.

Namun, yang terpenting output yang diinginkan dalam pembangunan benar-benar memberikan hasil (outcome), yang bisa dirasakan masyarakat.

Apalagi dalam menyambut  bulan Ramadhan 1444 Hijriyah,  tentunya kestabilan pangan dan inflasi masih menjadi bagian penting perhatian kita secara seksama.

Untuk itu, kami harapkan peserta Musrenbang atau Musyarawarah Perencanaan Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Otsus tahun 2024 dapat lebih proaktif untuk memantau harga-harga bahan pangan di daerah bapak/ibu masing-masing agar tetap  stabil.

Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi  menjadi prioritas pembangunan ke depan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi perhatian khusus Bapak Presiden Joko Widodo.

Bahkan,  bapak presiden sendiri yang akan memonitor langsung ke tingkat bawah hingga ke pasar-pasar yang ada di Indonesia.

Sehingga, diharapkan kepada para  kepala daerah untuk turut serta memantau pada setiap pekan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan inflasi di derahnya masing-masing.

Demikian sambutan Hairuddin Hasibuan, saat  berlangsungnya pembukaan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD  2024 di salah satu hotel Kota Sorong, Selasa (4/4/2023).

“Adapun konstribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting telah menunjang pertumbuhan ekonomian secara nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akregat penjumlahan dari daerah provinsi maupun kabupaten dan kota,” beber Hairuddin.

Inflasi dipengaruhi oleh komponen  penyumbang  inflasi, yaitu inflasi barang dan jasa yang perkembangan diatur oleh pemerintah. Seperti tarif dasar listrik, BBM, tarif transportasi.

Sedangkan inflasi barang dan jasa perkembangan barangnya sangat  bergerak didominasi bahan makanan. Seperti harga ayam,  cabai rawit dan beras. Sehingga pergerakan harga komoditas tersebut perlu diperhatikan.

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada bulan September tahun 2022 sebesar 1,74%. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Mengamanatkan kepada para kepala daerah harus  mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dengan mengedepankan ketepatan sasaran dan integrasi program antara kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sambungnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan segera koordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Baik untuk melakukan konvergensi program pemberdayaan dan perlindungan sosial, seperti memastikan pemberian bantuan sosial pada kelompok miskin ekstrem, serta pengembangan sosial kemistri dan memastikan layanan dasar termasuk kesehatan, gizi, listrik, sanitasi, dan lain-lain ,” jelas Hairuddin.

Lebih lanjut, kata Hairuddin  untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2024 menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, pungkasnya. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)