Wabup Badrun Minta Disdikbud Bersinergi Dengan PemeDes dan Kelurahan Agar Memfokuskan Pendataan Anak Putus Sekolah Secara Rutin

Parigi Moutong, InfoPublik - Dalam Rangka mengatasi jumlah anak Putus Sekolah di kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memfokuskan kinerjanya terhadap pendataan anak putus sekolah secara rutin. Dengan data yang akurat. Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai yakin dapat menjadi dasar dan tolak ukur untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di parimo.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Badrun Nggai saat membuka secara resmi kegiatan Seminar hasil Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada bidang pendidikan terkait anak putus sekolah, di Auditorium Kantor Bupati, Senin (27/3/2023).

Selaku ketua Penanggulangan Kemiskinan dalam sambutanya Badrun menyampaikan pentingnya kelanjutan pendidikan anak, juga bertujuan untuk mengatasi Kemiskinan ekstrem dikabupate. Hal ini ia katakan bukan serta merta menjadi tanggung jawab Dinas pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi melalui 278 Desa dan 5 kelurahan juga menjadi pundak tanggung jawab pemerintah desa dan kelurahan.

Untuk menjawab tantangan dari permasalahan tersebut, ia meminta dinas terkait juga dibantu pemerintah desa dan kelurahan mampu membantu pemerintah daerah soal Verifikasi data P3KE khususnya di bidang pendidikan anak sekolah.

Dirinya mengingatkan, sesuai instruksi presiden dalam mengatasi kemiskinan di setiap daerah sampai tahun 2024, Pemerintah Kabupaten diminta untuk mampu menuntaskan angka kemiskinan di angka nol (Zero) Persen. 

Sementara itu, Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Krisdariadi Ponco Nugroho dalam sambutanya mengatakan, sesuai Verifikasi data yang bersumber dari Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE (Satgas P3KE) terdapat 7.984 anak yang putus sekolah.

Ponco menambahkan, agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengelompokkan berdasarkan usia strata pendidikannya serta menjustifikasi di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat, dan juga mengamati apa saja yang menjadi kendala serta permasalahan yang dialami oleh masing-masing anak sehingga nantinya dapat dilaporkan ke pemerintah kabupaten untuk segera dilakukan intervensi secara cepat dan tepat sasaran.

“Dari data tersebut diharapkan Dinas pendidikan melakukan pendalaman kembali apa yang menjadi penyebab jumlah data anak putus sekolah tersebut sampai tidak mendapatkan akses pendidikan. Ini harus diketahui penyebabnya,” tegasnya.

“Kewajiban pemda tidak hanya mengatasi jumlah anak yang putus sekolah akan tetapi jumlah data yang melanjutkan pendidikan dari SD, SMP, SMA juga harus terpantau dan diikuti jejak pendidikanya. Dan kenapa mereka tidak melanjutkan untuk mendapatkan hak pendidikanya,” pungkasnya.

Seminar itu diikuti para Camat eks. Parigi, para Kepala Desa dan Kelurahan serta Pejabat Dinas terkait, sekaligus Perwakilan Dinas Prov. Sulteng, dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulteng, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Plt. Asisten III Administrasi Umum. (MC Parigi Moutong/Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian ProkopimHafizh)