Februari 2022 Kemendikbudristek Luncurkan Program Merdeka Belajar Episode ke-17

Aimas, InfoPublik – Sebagai mitra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)  dengan Komisi X DPR-RI, dimana pihak kementerian ini pada Februari tahun 2022 telah meluncurkan program merdeka belajar episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Sukardi Gau, saat akan  diadakan rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah, berlangsung di gedung Aimas Convention Centre, Rabu (15/3/2023).

Kami sadar betul program ini bisa berjalan baik, tanpa adanya dukungan penuh dari semua pihak. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Patut kita ketahui  bahwa di Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini, ternyata  ada 428 bahasa daerah atau lebih dari setengahnya itu ada di Tanah Papua,  Oleh karena itu, kita punya kewajiban yang besar terhadap bahasa daerah kita,“ ujar Sukardi. 

Bahkan, tadi sama-sama kita mendengarkan doa dibawakan oleh pak pendeta begitu sahdu dalam bahasa daerah Moi, sehingga  kita harapkan bahasa daerah yang ada di Papua bisa diletarikan di masa yang akan datang, imbaunya.

Perlu diketahui bahwa kegiatan revitalisasi bahasa daerah terbagi dalam tiga tahapan. Yakni  tahapan survey dan koordinasi, yang telah dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Papua.

Kemudian ada tahapan pembelajaran dan pelatihan, dan selanjutnya ada tahapan pertunjukan atau festival, urai Sukardi.

Untuk saat ini kita memasuki tahap dalam bentuk rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini, sambung Sukardi,  diikuti sembilan kabupaten/kota di tanah Papua, yakni masing-masing dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Biak, Mimika, Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong dari sembilan bahasa daerah.

Tahun 2022 lalu, kita dari Balai Bahasa  Provinsi Papua telah merevitalisasi tujuh bahasa daerah. Sedangkan di tahun ini menjadi  sembilan bahasa daerah, sehingga ada tambahan dua bahasa daerah, yaitu bahasa Hatam di Kabupaten Manokwari dan bahasa Moi di  Kota dan Kabupaten Sorong.

Dengan adanya sembilan  bahasa daerah tersebut, Kemendikbudristek akan revitalisasi, salah satunya bahasa Moi yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong ini, jelasnya.

Kegiatan ini juga berlangsung di 19 provinsi yang merupakan kerja sama kemitraan antara Kemendikbudristek dan Komisi X DPR-RI.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemprov Papua Barat Daya, serta sembilan kabupaten dan kota di tanah Papua yang hadir pada kegiatan ini.

Mudah-mudahan, acara kita ini mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Sorong, diwakili Asisten III Setda Kepas Kalasuat mengatakan,  bahasa daerah adalah bahasa yang memperkaya budaya bangsa kita secara keseluruhan.

“Jika, kita lupa bahasa daerah ini berarti kita akan lupakan diri sendiri,” ucap Kalasuat yang mewakili masyarakat dan Pemkab Sorong.

Lebih lanjut, kata Kalasuat, untuk bahasa Moi tersebar di  beberapa daerah. Yaitu di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, sebagiannya ada di Kabupaten Maybrat dan sebagiannya lagi ada di Kabupaten Sorong Selatan, akunya.

Suku Moi ada kurang lebih delapan sub suku-sukunya. Sehingga dengan adanya kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini untuk mengingatkan kembali kepada para generasi kita agar bisa dilestarikannya sebagai bahasa warisan para leluhur kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sebut Kalasuat sembari mengingatkan.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR-RI Robert Joppy Kardinal mengemukakan, dengan adanya kegiatan ini perlu komitmen kita bersama  untuk membumingkan bahasa Moi di tanah Maladum ini.

Robert,  Fraksi Golkar DPR-RI dari Dapil Papua Barat,  dengan  materi yang berjudul  Revitalisasi Bahasa Daerah dan Jati Diri Bangsa dalam paparannya menyampaikan bahwa kita harus bangga  mempunyai bahasa daerah sendiri.

“Jangan  kita hanya bangga karena bisa berbahasa asing, seperti Inggris, Mandaring, Jepang dan lain sebagainya. Sementara bahasa daerah kita sendiri terlupakan begitu saja atau bahkan sampai diambang kepunahan,” ingatnya.

“Sekarang yang jadi masalah anak-anak muda kita merasa malu menggunakan bahasa daerahnya dalam pergaulannya sehari-hari.  Hal seperti ini  jangan sampai terjadi hilangnya jati diri kita sendiri,” katanya.

“Gunakan teknologi yang ada ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa  mengakses informasi apa saja sesuai kebutuhan, entah mau baca kitab suci atau bahasa daerah kita bisa diprogramkan melalui saluran aplikasi yang ada untuk bisa kita pelajari,” bebernya.

Sekarang sudah saatnya bahasa Moi dibuatkan Perdanya  untuk dijadikan kurikulum mutan lokal di jenjang pendidikan yang ada.

“Semuanya tergantung dari  niat dan kemauan kita saja di daerah. Bukan tergantung dari pemerintah pusat lagi,” sebut Robert.

Daerah lain bisa. Seperti di Jawa dan Sunda umumnya mereka di sana bahasa daerahnya masuk dalam muatan lokal di sekolah. Mengapa kita di Papua sini tidak bisa, kembali Robert bertanya ada sedikit heran masalah seperti ini terlewatkan begitu saja bagi kita di tanah Papua umumnya.

Kegiatan ini dutandai dengan peluncuran bahan ajar bahasa Moi oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, diwakili pelaksana tugas Asisten III Setda Atika Rafika, didampingi sejumlah pejabat antara lain.

Miranti Sudarmadi, mewakili Kemendikbudristek, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Sukardi Gau, Pj Bupati Sorong, diwakili Asisten III Setda Kepas Kalasuat,   anggota Komisi X DPR-RI Robert Joppy Kardinal, Kadis Pendidikan Kota Sorong. Turut disaksikan para peserta Rakor serta tamu undangan. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)