:
Oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 27 Februari 2023 | 18:00 WIB - Redaktur: Tobari - 203
Palu, InfoPublik - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran.
Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Bertempat di Aula BPSDM Prov. Sulteng. Senin (27/2/2023).
Pada laporan Kepala Bidang Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Muh. Rian menyampaikan, pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi bendahara pengeluaran bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta.
Agar bendahara mampu untuk mengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, serta diharapkan bisa merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan.
Adapun peserta pelatihan tersebut merupakan bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Pemprov. Sulteng.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Mulyono mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, dan teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan SIPD.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) mulai tahun 2020 walaupun masih mendapat pendampingan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah.
Penerapan SIPD oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kebijakan dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, dalam rangka reformasi birokrasi.
Diakhir sambutannya Mulyono berharap, melalui pelatihan ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Yakni mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang disusun secara akurat dan juga terwujudnya pemerintah yang bersih dan terpercaya.
"Semoga kegiatan ini dapat memberikan arti penting dan strategis didalam pengembangan program pemberdayaan bagi seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah" tambah Mulyono.
Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng beserta jajarannya, Kepala BPKD Prov. Sulteng, Bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Prov. Sulteng. (Humas Pemprov. Sulteng/toeb)
