:
Oleh MC KOTA TIDORE, Kamis, 5 Januari 2023 | 06:41 WIB - Redaktur: Tobari - 885
Tidore, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengaku kesulitan melakukan pendataan terhadap jumlah kendaraan yang beroperasi di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Hal tersebut berimbas terhadap pajak pendapatan di sektor tambang. PT IWIP sendiri beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut Saleh Kader mengatakan, PT IWIP seharusnya sudah menyerahkan data kendaraan ke pemerintah daerah paling lambat akhir tahun 2022 lalu.
"Data yang kami minta sampai saat ini belum diserahkan oleh PT IWIP," ungkap Saleh saat ditemui di Kota Sofifi, Rabu (4/1/2022).
Saleh bilang, sebelumnya sudah ada pertemuan antara Bapenda dengan IWIP yang dimediasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 November 2022.
"Dalam hasil rapat tersebut telah disepakati bahwa IWIP akan menyerahkan data kendaraan paling lambat 17 November. Lagi-lagi datanya tak kunjung diserahkan," ujarnya.
"Sebelum tanggal 17 November saya sudah sampai ke perwakilan PT IWIP namanya Yuda, apakah tanggal 17 November data yang diminta ada, dia mengatakan tidak bisa memberikan data karena dia sudah dimutasi dari IWIP. Begitu alasannya," tambahnya.
Saleh merinci, data yang kendaraan yang dimaksud meliputi data kepemilikan kendaraan baru yang belum di registrasi, data kendaraan luar yang beroperasi di perusahaan, data kendaraan bermotor Maluku Utara yang beroperasi di perusahaan, data alamat penyedia bahan bakar, dan data kepemilikan alat berat.
"Karena ini perintah KPK karena kita jadi menunggu regulasi yang baru, dan terakhir adalah data sub-sub kontraktor," katanya.
Ia menambahkan, sebelum Bapenda turun ke perusahan tambang, pihaknya sudah lebih dulu menyurati pihak perusahaan agar menyiapkan data yang dimaksud.
"Mereka (KPK, red) sudah memberikan penekanan kepada pihak perusahaan tapi tidak digubris," katanya. (Tandaseru/MC Tidore/toeb)