MenPAN RB RI: Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

:


Oleh MC KOTA BANJARBARU, Selasa, 18 Oktober 2022 | 16:17 WIB - Redaktur: Tobari - 282


Banjarmasin, InfoPublik - Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB RI Abdullah Azwar Anas memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (18/10/2022).

Dari Pemko Banjarbaru dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin dan Sekda Kota Banjarbaru H. Said Abdullah.

Menteri yang dilantik Presiden RI Joko Widodo pada 7 September 2022 silam, memberikan arahan kepada para Kepala Daerah agar birokrasi yang dijalankan harus berdampak.

“Birokrasi ini harus berdampak, yang kedua birokrasi bukan tumpukan kertas, harus lincah dan cepat,” katanya.

Pria kelahiran Banyuwangi 6 Agustus 1973 ini menjelaskan, dengan dijalankannya reformasi birokrasi ini agar semua tantangan bisa dihadapi oleh ASN.

“Supaya tantangan kita hari ini bisa dihadapi, bisa diantisipasi oleh ASN kita,” imbuhnya.

Masih kata Azwar, mantan Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan 2016-2021 ini menyampaikan, fokus reformasi birokrasi ini ialah mengatasi kemiskinan.

“Fokus reformasi birokrasi kami adalah fokus mengatasi kemiskinan, investasi dan administrasi pemerintahan,” tuturnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menginginkan, Kabupaten Kota se-Kalsel membangun Mal Pelayanan Publik.

“Pemprov Kalsel terus mendorong untuk Kabupaten Kota lainnya, yang masih belum memiliki Mal Pelayanan Publik, kita tunggu komitmennya dari masing-masing Kepala Daerah,” ucapnya.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik di semua kabupaten/kota se-Kalsel, akan menjadikan Pemprov Kalsel yang pertama di Kalimantan.

“Mudah-mudahan bisa lengkap dan pertama di Kalimantan,” ujar Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Diinformasikan, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP dan Komitmen bersama keberlanjutan pengelolaan LAPOR di Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh kepala daerah se-Kalsel. (Orz/MedCenBJB/toeb)