Bupati Sergai Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Ranperda APBD 2023

:


Oleh MC KAB SERDANG BEDAGAI, Sabtu, 8 Oktober 2022 | 05:36 WIB - Redaktur: Tobari - 307


Sei Rampah, InfoPublik - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya, yang diwakili oleh Sekda Kabupaten H. M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, menghadiri rapat paripurna DPRD Sergai dengan dua agenda.

Yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sergai sekaligus jawaban pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Sergai, Sei Rampah, Jumat (7/10/2022).

Sebelum menyampaikan jawaban dan keterangan pemerintah Bupati Sergai lewat sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian dan kesungguhan seluruh pihak dalam proses pembahasan Raperda tentang APBD TA 2023.

Dirinya juga mengajak untuk tetap mempererat kebersamaan yang telah terbina selama ini, jika pun ada perbedaan pendapat, ia yakin hal tersebut tidaklah menjadi penghambat pengabdian, tapi justru sebaliknya akan menjadi salah satu penguat pilar demokrasi dalam memperkaya kualitas pengabdian dalam membangun Sergai.

Bupati Sergai kemudian memberikan jawaban dan keterangan terhadap penyampaian pandangan umum yang telah dibacakan oleh para juru bicara fraksi-fraksi.

Yang pertama kepada Fraksi Partai Golongan Karya, Bupati menyebut Pemkab Sergai tetap melakukan pendataan objek dan subjek pajak serta retribusi terutama objek dan subjek pajak dan retribusi yang baru, melalui penyusunan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah sebagai turunan dari UU No. 1/2022.

Ia berharap, dengan adanya perubahan Perda tersebut, maka pendapatan daerah akan meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan kabupaten.

Berkaitan dengan imbauan, agar pemerintah desa segera membayarkan pajak bumi dan bangunan yang tertunggak, Bupati menyebut senantiasa tetap memberikan imbauan kepada Kepala Desa untuk mengingatkan masyarakat agar melunasi PBB yang tertunggak melalui pemerintahan desa atau dibayarkan langsung ke Badan Pendapatan Daerah Sergai.

Ia juga sependapat atas imbauan DPRD agar penggunaan belanja daerah diprioritaskan terhadap kepentingan masyarakat seperti peningkatan infrastruktur, normalisasi saluran irigasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kedua kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bupati sependapat dengan saran melakukan langkah-langkah optimal dan strategis dalam pencapaian target PAD pada APBD tahun 2023.

Pemerintah, sebutnya, juga akan memperhatikan saran terkait pengalokasian anggaran yang difokuskan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 

"Mengenai saran untuk peningkatan kegiatan koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi di Sergai, akan menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Ketiga, pandangan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Bupati menyebut langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja para satgas pajak dalam melakukan pungutan pajak, dan melakukan pendataan kembali kepada wajib pajak untuk memutakhirkan data wajib pajak agar meningkatkan target pajak.

Berkaitan dengan kondisi penyertaan modal sampai dengan oktober 2022, ia menyebut Pemkab Sergai melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham pada PT Bank Sumut (Persero) dimulai dari tahun 2008 sebesar Rp29.048.692.330.

Dari penyertaan modal tersebut, ia mengungkapkan Pemkab Sergai telah menerima deviden sebesar Rp54.626.204.156.

Atas saran Fraksi Nasdem terkait pembuatan kartu Kusuka terintegrasi dengan tanggungan asuransi Pemkab Sergai dalam hal perlindungan nelayan yang meliputi zonasi area tangkap nelayan kecil, kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, Bupati menyebut hal tersebut akan menjadi perhatian bersama.

Mengenai saran tentang pos penganggaran taktis untuk menyikapi masa/musim paceklik ikan, ia mengklaim sudah dilakukan melalui kegiatan mata pencarian alternatif budi daya lele, kerang, dan udang.

Kemudian keempat kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bupati menyebut berkaitan dengan belanja daerah diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, jalan dan jembatan.

Serta irigasi dan drainase akan tetap menjadi program prioritas serta akan terus menjaga sinergitas antara eksekutif dan legislatif. 

Setelahnya kepada fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Bupati menyebut atas saran tentang peningkatan pembinaan koperasi, ia menyebut hal itu akan menjadi perhatian pihaknya.

Sehubungan dengan pengadaan pupuk bagi petani di Sergai, ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani melalui program pengadaan pupuk bersubsidi maupun program dan kegiatan lainnya yang memungkinkan petani mendapatkan pupuk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi petani tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. 

Masih lanjut Bupati, kepada fraksi Partai Amanat Nasional, ia menyampaikan, berkaitan dengan masukan tentang pemerataan pembangunan di setiap daerah serta terus melanjutkan program bantuan rumah tidak layak huni guna kesejahteraan masyarakat, akan tetap menjadi perhatian pihaknya 

Ketujuh, kepada pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berkaitan dengan kenaikan target pendapatan daerah agar melakukan pemetaan terhadap seluruh objek pajak daerah dan retribusi daerah, Darma Wijaya menyampaikan jika dirinya sangat sependapat.

Saran dari fraksi PKB tentang pemberian bantuan sosial pada masyarakat penyandang disabilitas berupa pemberian tangan dan kaki palsu serta kursi roda bagi lansia, disebut Bupati akan menjadi perhatiannya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan beberapa jawaban lain terhadap pandangan fraksi PKB, di antaranya terkait informasi bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) telah terealisasi sebanyak 60% dan sisa 40% akan disalurkan secara bertahap setiap bulannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Lalu berkaitan dengan pengalokasian anggaran penerimaan seleksi non ASN atau P3K, akan menjadi perhatian bersama.

Sehubungan dengan permintaan dari fraksi PKB dalam rangka pengadaan pemasangan lampu jalan berbasis rawan kejahatan dan rawan kecamatan, Darma Wijaya menyampaikan bahwa telah dilakukan pemasangan pada tahun 2022 ini dengan menggunakan APDB sebanyak 50 titik untuk pemasangan baru dan pemeliharaan sebanyak 250 titik yang tersebar di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sergai.

Terakhir kepada fraksi Pembangunan Sejahtera, Bupati memberi jawaban terhadap sejumlah pandangan. Beberapa di antaranya yaitu sehubungan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti renovasi serta pembangunan ruang kelas baru tetap menjadi program prioritas pihaknya.

Lalu berkaitan dengan saran ditetapkannya RSUD Sultan Sulaiman menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) maka rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yaitu antara lain fleksibilitas pendapatan, belanja, tarif, sumber daya manusia (SDM), kerja sama dan lain sebagainya.

Terkait fleksibilitas tersebut Bupati menegaskan RSUD Sultan Sulaiman berkeyakinan mampu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai penutup, Bupati menyampaikan harapan penjelasan tersebut akan bermanfaat bagi semua dan selanjutnya Ranperda itu mendapat persetujuan dari para anggota dewan untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sergai. 

"Apabila ada saran, pendapat, pertanyaan serta masukan yang belum dapat dijelaskan, hal tersebut bukanlah disengaja, dan jika masih perlu penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan melalui rapat-rapat formal lainnya sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Sergai," katanya.

Hadir dalam kegiatan ini para Wakil Ketua dan anggota DPRD Sergai, perwakilan OPD baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan secara daring. (Media Center Sergai/Julia/toeb).