Pemkab Tabalong Minta Dukungan DPR RI & Kemenhub Guna Aktifkan Bandara Warukin

Tabalong, InfoPublik - Komisi Lima DPR RI bersama mitra kerjanya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta basarnas dan BMKG, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong, beberapa waktu lalu.

Kunjungan pertama dilakukan di Bandara Warukin, Desa Warukin, Kecamatan Tanta.

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani meminta dukungan Komisi Lima Dpr RI dan Kementerian Perhubungan, agar Bandara Warukin dapat beroperasi kembali.

Bupati Anang menceritakan sebelum pandemi bandara warukin sempat beroperasi dengan maskapai penerbangan pelita air service, sehingga ia berharap bandara aktif kembali, baik dengan maskapai yang sama atau maskapai lain.

“Tabalong ini menurut hemat saya sekarang intermedient city pak, dalam konteks IKN. Jadi mobilisasi logistik, mobilisasi material dan orang tidak hanya dari Balikpapan, tetapi juga melalui Kalimantan Selatan,” Kata Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong.

Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Budi Prayitno menawarkan dua alternatif solusi agar bandara beroperasi seperti semula.

Karena statusnya masih aset milik PT Pertamina solusi pertama dikerjasamakan kembali dengan pertamina dan pelita air service, serta sharing dengan Pemkab Tabalong & maskapai lain.

Kemudian kedua  pinjam pakai aset pertamina dengan pelita dan Kemenhub  selaku pemberi subsidi atau sharing APBD dengan Pemkab Tabalong untuk opsi kedua ini pemkab Tabalong juga dapat melakukan sharing APBD dengan maskapai lain.

Untuk masukan kami bahwa anggaran APBN tidak bisa diturunkan untuk asset yang bukan asset negara atau kementerian/lembaga, tetapi APBN dimungkinkan untuk subsidi angkutan perintis.

"Jadi itu yang bisa kita dorong untuk bisa memberikan subsidi dari APBN kita.” Kata F. Budi Prayitno, Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara .

Meski mempunyai dua alternatif solusi namun Budi Prayitno belum dapat memastikan langkah yang akan diambil, pasalnya harus dibahas dan dirumuskan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait. (MC Tabalong/Alfi Syahrin/toeb)