Enam Strategi Malang Halal Menuju Center of Halal Tourism

Malang, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat enam strategi Malang Halal menuju center of halal tourism melalui Sosialisasi Sistem Manajemen Halal Internal bagi Usaha Jasa Pariwisata di Kartini Imperial Ballroom, Senin (21/2/2022).

Enam strategi tersebut, meliputi pengembangan destinasi wisata halal, event wisata halal, kerja sama pencapaian standar hotel halal, destinasi kuliner halal, penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata halal, dan promosi paket wisata halal. Gagasan yang secara visioner tersebut telah diterjemahkan oleh Pemkot Malang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, konsep Malang Halal bukan tentang penerapan syariat agama tertentu. Tapi tentang bagaimana Kota Malang bisa terdepan meraih potensi besar wisata halal dunia dan ini sudah dirintis sejak lama.

Sutiaji menambahkan, merujuk laporan Mastercard Crescentrating Global Travel Market Index (GMTI) 2019 diprediksi jumlah Wisatawan Muslim Global pada 2026 akan mencapai 230 juta pelancong dengan nilai transaksi perputaran uang mencapai USD274 miliar. Potensi inilah yang ingin ditangkap dan dimanfaatkan oleh Pemkot Malang melalui enam strategi Malang Halal.

"Jadi jelas sekali, Malang Halal adalah tentang pariwisata. Keliru kalau diksinya dianggap seakan-akan ingin menjadikan Malang Syariah. Istilah Halal City juga tidak pernah digunakan Pemkot Malang. Maka hati-hati dalam era digital ini dalam menyikapi isu yang dapat memecah belah kerukunan kita,” tambah Sutiaji sekaligus merespons isu yang viral belakangan ini di media sosial.

Sederet implementasi strategi Malang Halal telah dilakukan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021. Di antaranya workshop penguatan wisata halal, bimbingan teknis dan pengurusan sertifikat halal, pelatihan penyelia halal, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan lima halal center dan sejumlah perguruan tinggi.

“Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi wisata halal bagi pokdarwis, event organizer (EO), dan travel hingga bazar produk halal,” sambung Sutiaji.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Ida Made Ayu Wahyuni menuturkan, ratusan hotel, resto, kafe dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diberikan edukasi mengenai sertifikasi halal sejak 2018 lalu. "Usaha pariwisata halal akan memperluas pasar karena produk wisata halal tidak hanya dikonsumsi wisatawan muslim, namun juga nonmuslim,” terang Ida.

Berdasarkan data Disporapar 2020 terdapat sembilan hotel, satu rumah potong hewan (RPH), 72 UMKM serta resto/kafe di Kota Malang yang telah memperoleh sertifikasi standar halal.

Sementara itu, Mohammad Bisri yang didapuk sebagai narasumber sosialisasi ini menjelaskan pentingnya sertifikasi produk halal karena hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Dengan sertifikasi, artinya memberikan kejelasan jaminan mana produk halal mana yang tidak, agar wisatawan bisa memilih. Ini bukan eksklusif muslim,” jelas eks Rektor Universitas Brawijaya periode 2014-2018 tersebut.

Turut hadir pada acara ini, 18 perwakilan perhotelan, 45 perwakilan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 35 perwakilan resto dan kafe di Kota Malang serta dua usaha katering. (ndu/ram)