:
Oleh MC KAB PEMALANG, Minggu, 23 Januari 2022 | 13:30 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 217
Pemalang, InfoPublik - Dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim serta mengimplementasikan program strategis dalam RPJMDS 2021-2026, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, intensif mendiskusikan serta menggali masukan untuk mengakselerasi program unggulan dengan diaspora Pemalang di Jakarta, Sabtu (22/1/2022) di Gedung Nusantara IV DPR RI Jakarta.
“Kami mengajak diaspora Pemalang untuk bahu membahu mengatasi permasalahan yang terjadi di Pemalang, khususnya terkait dengan masalah kemiskinan yang angkanya masih tinggi, IPM yang masih masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, rata-rata pendidikan yang masih berkutat pada 6,5 tahun," kata Bupati Pemalang pada acara bertajuk “Silaturahmi Peduli dan Bangga Pemalang pada Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke-447 Bersama Wakil Ketua MPR RI, Tokoh Nasional, IKMAL dan Pemerintah Kabupaten Pemalang".
Agung menegaskan, tanpa sumbangsih dari berbagai pihak, mustahil permasalahah di Kabupaten Pemalang bisa diatasi sendiri. Masalah pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, IPM, infrastruktur dan lain-lain, memerlukan waktu yang panjang.
“Apa yang kita lakukan sekarang ini, hasilnya baru akan bisa dilihat dalam beberapa tahun yang akan datang,” tandasnya.
Kepada diaspora Pemalang, Mukti Agung Wibowo juga menyampaikan adanya peluang proyek-proyek besar dari Pemerintah Pusart di Kabupaten Pemalang yang akan memiliki multiplayer efek bagi masyarakat Pemalang.
Diantaranya Pembangunan Kawasan Energi Terpadu dengan estimasi proyek, Pembangunan Bendungan Karanganyar, Penanganan Kerusakan Pantai dan lainnya.
“Proyek pusat tersebut, akan menyerap tenaga kerja dan mendorong ekonomi masyarakat," imbuhnya.
Selain itu, Agung juga menyampaikan potensi Pemalang yang sangat luar biasa besar sangat sayang apabila tidak digali dan dikembangkan.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, mengapresiasi keberanian Bupati Pemalang membuka permasalan dan kondisi anggaran kepada publik.
“Transparansi merupakan suatu yang baik. Membangun keterbukaan sehingga mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan melakukan kontrol,” katanya sambil meneruskan, Kepala Daerah memang harus rajin menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, dengan stake holder.
Menjajagi peluang dengan berbagai kementrian atau departemen, lembaga, perguruan tinggi, perusahaan dan lain-lain.
Oleh karena itu, lanjutnya, setiap rencana program harus dipersiapkan secara matang sehingga operasional dijalankan pemaparan kondisi Kabupaten Pemalang serta rencana kerja yang menjadi prioritas atau program unggulan, direspon positif oleh Disaspora Pemalang yang tergabung dalam Ikatan Masyarat Pemalang (IKMAL), dengan kesediaan untuk melakukan sumbangsih, baik berupa gagasan, menjadi jembatan komunikasi, ataupun membantu mengawal dalam mengentaskan masalah di Kabupaten Pemalang sesuai kebutuhan.
