:
Oleh MC KAB PEMALANG, Minggu, 23 Januari 2022 | 13:50 WIB - Redaktur: Kusnadi - 293
Pemalang, InfoPublik - Capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pemalang saat ini mencapai kurang lebih 70% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan akselerasi dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem, menangani anak putus sekolah, dan menurunkan angka stunting. Dengan kata lain, sekaranglah saatnya kembali mengambil ancang-ancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai terobosan dan pendekatan.
Demikian simpulan perbincangan Suara Merdeka dengan Bupati Pemalang H. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si, menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke-447 Tahun 2022, belum lama ini.
Seperti diketahui, pandemi COVID-19 secara makro-mondial telah menunda seluruh agenda pembangunan di semua negara. Situasi pandemi ini juga berimbas pada agenda pembangunan di Kabupaten Pemalang. Tidak bergeraknya sektor ekomomi berakibat pada menurunnya pendapatan negara. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus mengetatkan prioritas anggaran pembangunan.
“Prioritas pembangunan harus benar-benar mempertimbangkan tiga matra, yaitu urgency, priority, dan seriously. Banyak program yang penting dan masuk ke dalam skala prioritas, tetapi harus kita tunda dulu jika tidak termasuk dalam kondisi yang seriously,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa implementasi RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 pun harus di-pitati tanpa menghilangkan orientasi arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Persoalan mondial sebagai akibat dari pandemi COVID-19 adalah menurunkan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan data statistik mutakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang berada pada kisaran 16,56% (2021) dan 9,6% angka kemiskinan ekstrem. Angka ini membawa Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat menteri yang tergabung dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu, 25 desa di Kabupaten Pemalang masuk dalam fokus program pengentasan kemiskinan ekstrem. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dua tahun terakhir memang menunjukkan tren meningkat, dari 15,41% pada tahun 2019 menjadi 16,02% pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 16,56% pada tahun 2021.
“Efek berantai dari naiknya angka kemiskinan adalah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, banyaknya kegiatan di sektor ekonomi formal yang mandeg, dan maraknya ekonomi informal,” tandas Agung.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang, selain intervensi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan intervensi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Di bawah komando Wakil Bupati Pemalang, TKPKD telah menyusun strategi, kebijakan, dan terobosan-terobosan. Ada 3 (tiga) strategi yang akan digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Intervensi pertama pada tahun 2021 adalah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data rumah tangga miskin ektrem pada 25 lokasi prioritas. Sebelum verval dilakukan, ada 4.030 rumah tangga miskin ektrem. Jumlah ini turun menjadi 1.890 rumah tangga miskin ektrem setelah dilakukan verval. Yang kedua, menyediakan pelayanan dasar berupa 662 Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) melalui kerjasama dengan Disperkim Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR, BAZNAS Jateng, BAZNAS Kabupaten Pemalang, Bank Jateng, dan TJSLP Jateng; 112 sambungan listrik baru dari PLN; dan 548 jamban dari BAZNAS Kabupaten Pemalang. Selain itu, juga diberikan top up BLT Dana Desa selama tiga bulan sebesar Rp300.000,00 per bulan untuk 3.829 keluarga penerima manfaat.
Untuk tahun 2022, menurut Agung, program kerjasama penyediaan pelayanan dasar tetap dilanjutkan ditambah dengan program beasiswa, bantuan beras, top up cash, jaminan kesehatan, serta penanganan kerawanan pangan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam jangka panjang, program pengembangan potensi desa, pemberdayaan UMKM, pembinaan kewirausahaan, dan pelatihan dengan sasaran penduduk miskin juga akan digalakkan.
Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19 telah menambah tingginya angka putus sekolah di kalangan anak anak. Pada kondisi normal saja, angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Data mutakhir dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2021 menunjukkan ada sekitar 3. 995 anak putus sekolah.
“Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian serius, sama seriusnya dengan perhatian dan penanganan untuk mengatasi masalah stunting dan angka kematian ibu hamil yang relatif tinggi dibandingkan kondisi rata-rata di Jawa Tengah,” paparnya.
Tentu saja, tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikan masalah krusial saat ini.
“Masalah kemiskinan dan seluruh dampak ikutannya tidak bisa diselesaikan dengan cara karitatif, akan tetapi memerlukan komitmen dan keperpihakan yang jelas melalui kebijakan yang secara nyata tampak dalam alokasi anggaran belanja. Kita tidak bisa meniru Patih Sampun dalam menyelesaikan masalah yang krusial. Namun, harus kita telaah dan selesaikan secara bertahap.
Mengambil Momentum Kesejarahan
Pada momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang, Bupati yang suka menjamu tamunya dengan sate itu mengajak masyarakat untuk mengambil spirit kesejarahan Kabupaten Pemalang dalam menghadapi persoalan sedang dihadapi.
“Sejarah itu bukan teks mati melainkan teks yang akan hidup dan memiliki relevansi apabila diinterpretasikan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian agar kita bisa memiliki kebanggaan sebagai Orang Pemalang,” ujarnya.
Untuk mewujudkan kebanggaan sebagai Orang Pemalang, Agung juga mengajak pihak warga dan diaspora Kabupaten Pemalang untuk peduli terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Pemalang saat ini. Caranya dengan mencari terobosan yang kreatif dan inovatif melalui kebijakan dan program yang secara simultan akan menuju kesejahteraan masyarakat.
“Sekali mendayung, beberapa pulau persoalan akan dilewati. Melalui kebijakan menarik dan mendatangkan investor ke Kabupaten Pemalang, investasi akan masuk dan lapangan kerja bagi masyarakat akan terbuka,” tegasnya puitis.
Selain ketersediaan lapangan kerja, masalah yang harus segera ditangani adalah anak putus sekolah. Intervensi telah dilakukan melalui program njuh sekolah maning. Dalam jangka panjang, program ini secara makro akan meningkatkan tingkat pendidikan. Pada saat yang sama, intervensi ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi anak-anak putus sekolah agar bisa bersaing di dunia kerja.
Kegiatan ekonomi masyarakat secara perlahan akan pulih seiring dengan pulihnya situasi global pasca pandemi COVID-19. Momentum tersebut ditandai dengan mulai berjalannya program pemerintah dan masuknya arus investasi di Kabuparen Pemalang.
Pada akhir pembicaraan, Bupati Pemalang Periode 2021-2026 itu menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan telah menjadi komitmen bersama. Kemiskinan lebih mudah terjadi ketika masyarakat miskin tidak memiliki akses untuk bersaing dalam memperoleh pendapatan yang memadai.
Dengan capaian vaksinasi COVID-19 saat ini, publik diharapkan bisa lebih leluasa beraktivitas, program unggulan Bupati bisa diimplementasikan untuk membuka lapangan kerja. Dampaknya, pendapatan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Secara bersamaan, anak-anak putus sekolah diajak untuk sekolah maning (lagi). Dengan sekolah maning, mereka akan memiliki kompetensi sebagai bekal berkompetisi dalam dunia kerja. (advertorial Diskominfo Kabupaten Pemalang).
