• Beranda
  • Nusantara
  • Pemkab Pasbar Ikuti Verifikasi Penghargaan APE 2021

Pemkab Pasbar Ikuti Verifikasi Penghargaan APE 2021

:

Oleh KAB. PASAMAN BARAT, Selasa, 30 Maret 2021 | 09:30 WIB - Redaktur: Juli - 208

Pasaman Barat, InfoPublik - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengikuti acara verifikasi lapangan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021, di Auditorium Kantor Bupati setempat, Senin (29/3/2021).
 
Acara Anugerah tersebut digelar secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, untuk mengetahui data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi.

Kegiatan diikuti oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Sekretaris Daerah Yudesri, Anggota DPRD Pasbar Komisi IV Adriwilza, Kepala OPD, camat serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam Kesempatan tersebut, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan, saat ini Pemkab Pasbar sedang mengikuti acara verifikasi lapangan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara virtual.
 
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pimpinan kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

"Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, khususnya Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang telah memilih Pasaman Barat sebagai salah satu nominator calon penerima penghargaan APE 2021," kata Hamsuardi.

Ia menambahkan, hal ini merupakan pengalaman pertama bagi kabupaten Pasaman Barat mengikuti metode penganggaran responsif gender. Data terpilih dan analisanya sudah dirancang dan disusun sebagai data pembuka wawasan gender dalam bentuk Gender Analysia Pathway dan (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

"Meskipun baru 17 OPD yang sudah menyusun GAP dan GPS tersebut. Kami tetap berkomitmen untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua OPD yang tertuang ke dalam Perda Pasbar Nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah," ujar Hamsuardi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pasbar selaku Ketua Pokja PUG Joni Hendri dalam acara yang digelar secara virtual tersebut memaparkan secara jelas tentang data dan dokumen yang diminta oleh kementerian.