:
Oleh KAB. PASAMAN BARAT, Senin, 1 Maret 2021 | 14:12 WIB - Redaktur: Kusnadi - 176
Pasaman Barat, InfoPublik - Selama 9 hari menjabat sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Kabupaten Pasaman Barat setelah jabatan bupati periode 2016-2021 berakhir, Plh Bupati Yudesri secara resmi menyerahkan jabatan kepada kepala daerah terpilih Pilkada 2020, Hamsuardi dan Risnawanto, Senin, (1/3/2021).
Serah terima memori jabatan tersebut berlangsung lancar di ruangan kerja bupati terpilih Hamsuardi yang dihadiri oleh Forkopimda Pasbar, Kepala BNN, dan KPU.
Di hadapan bupati terpilih Hamsuardi, Yudesri mengatakan bahwa selama 9 hari menjabat sebagai Plh Bupati Pasbar semua berjalan dengan baik dan lancar.
"Terdapat beberapa kegiatan dan peristiwa yang terjadi seperti bencana kebakaran. Begitu juga dengan pandemi Covid-19, di Pasbar masih tergolong orange. Artinya masih perlu keseriusan kita bersama untuk menuju zona hijau," kata Yudesri.
Yudesri menambahakan, bahwa hubungan Forkopimda selama ini terjalin dengan baik. Semoga Forkopimda ke depan bisa selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Bupati Kabupaten Pasaman Barat Hamsuardi meminta dukungan kepada Forkopimda untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat.
"Kami memiliki visi dan misi untuk masyarakat yang kami sampaikan selama kampanye beberapa waktu lalu. Soal pendidikan, soal kesehatan, sekolah masih banyak kekurangan di segala aspek. Kami rasa, misi ini sama dengan misi Bapak - Bapak semuanya, sehingga perlu kita pikirkan bagaimana pendidikan bisa gratis, berobat gratis," ucap Hamsuardi.
Ia melanjutkan, dipilihnya Hamsuardi dan Risnawanto menjadi pemimpin Pasbar tentunya dengan segudang harapan masyarakat. Karena, banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan.
"Tentunya kami sangat membutuhkan bantuan Bapak-Bapak Forkopimda untuk mewujudkan itu. Kami akan bentuk tim untuk mendata masyarakat miskin, siapa sebenarnya yang layak mendapatkan bantuan tersebut," tutur Hamsuardi.
Pihaknya akan membentuk tim harmonisasi antara masyarakat dengan perkebunan. Bagaimana bentuk persoalan dan apa solusinya. Dan pada Akhirnya akan diperoleh kesepakatan. Tim ini akan tergabung di dalamnya pakar hukum dan stakeholder terkait lainnya.
"Sehingga bupati yang akan datang tidak mewarisi persoalan sengketa perusahaan sawit dengan masyarakat," kata Hamsuardi yang diiyakan oleh Risnawanto.
