Pemkab Morowali Mediasi Permasalahan Solidaritas Buruh dengan PT IMIP

Bungku, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menjadi mediator permasalahan antara solidaritas buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tepe Asa Moroso Desa Fatufia yang menuntut adanya pemberdayaan masyarakat melalui koperasi TKBM dalam kegiatan bongkar muat pada terminal khusus kawasan PT IMIP.

Mediasi dipimpin langsung Bupati Morowali, Drs. Taslim dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Siti Asmaul Husna, Kadis Perhubungan Rizal Badudin, Camat Bahodopi, Tahir, perwakilan manajemen IMIP dan Pengurus TKBM Tepeasa Moroso Desa Fatufia, Selasa (25/8/2020).

Bupati Morowali mengatakan agar setiap gerakan di area lingkar tambang harus memikirkan semua aspek. Situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungan di kawasan Bahodopi saat ini sangat berbeda jika dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu, sehingga segala aktifitas haruslah benar-benar diperhitungkan apalagi jika berhubungan dengan aksi massa yang menjurus pada tindakan mogok kerja.

Ditambahkan Bupati, sejak awal, kehadiran PT IMIP memang membutuhkan pengorbanan masyarakat, sebab masyarakat akan tergerus bahkan kehilangan profesi yang selama ini mereka tekuni sebagai nelayan dan petani.

"Dengan menjadi kawasan industri, masyarakat yang dulu berprofesi sebagai nelayan dan petani kini sudah tergerus dan mengikuti arus perkembangan di area lingkar tambang. Mari berpikir jauh ke depan, jika kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan IMIP dan membuat IMIP jatuh, maka akan terjadi efek domino yang besar juga. Jangan sampai saudara-saudara kita di lingkar tambang malah dua kali korban," terangnya.

Menurutnya, demonstrasi boleh dilakukan namun seyogianya mempertimbangkan situasi agar kondusif. Taslim berujar bahwa Pemerintah Daerah selalu terbuka menerima segala aspirasi yang ada.

"Silakan demo, tapi sebaiknya datang ke Kantor Bupati sampaikan keluh kesahnya. Kami terbuka menerima saran dari masyarakat." pungkas dia.

Terkait pemberdayaan masyarakat melalui koperasi TKBM dalam kegiatan bongkar muat pada terminal khusus kawasan PT IMIP, Taslim berujar bahwa belum dapat dibuat keputusan. Sebab ada tahapan yang harus dilewati. Ia menambahkan, TKBM sekiranya mempercayakan pemerintah menjadi mediator antara buruh dengan pimpinan perusahaan. 

"Kiranya ini disetujui, kami akan menetapkan waktu. Pemda harus ada tindak lanjut memfasilitasi di Bintang Delapan Terminal (BDT). kami akan melayangkan surat undangan ke PT BDT untuk mempertemukan dengan teman-teman. Tawaran saya adalah mengundang pimpinan PT BDT dan MMP (MITRA MOROWALI PERKASA)," ucap Taslim.

Sementara itu, buruh perwakilan TKBM Tepe Asa Moroso menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan, anak daerah diberikan porsi untuk turut serta berkarir membangun daerah melalui pemberdayaan SDM.

"Jangan jadikan anak-anak lokal sebagai penonton di daerah sendiri. Kami ingin bersama pemerintah duduk untuk mencari solusi," tandasnya.

Diketahui, perusahaan bongkar muat yang beroperasi di terminal khusus kawasan IMIP  adalah PT BDT dan MMP. Melalui kesimpulan rapat tersebut, perusahaan akan dilayangkan surat undangan untuk rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dengan pihak buruh TKBM sebagai tindak lanjut pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat melalui koperasi TKBM dalam kegiatan bongkar muat pada terminal khusus kawasan PT IMIP.