:
Oleh MC KAB BULUNGAN, Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:56 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 316
Bulungan, InfoPublik – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan Ingkong Ala, SE, M.Si sampaikan beberapa permasalahan di daerah, salah satunya adalah akses komunikasi yang masih kurang di Bulungan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi 2019 Lantai 3 Aston Grand Ball Room, Denpasar Bali yang digelar sejak 21-23 Agustus 2019.
Masalah tersebut kata wabup tentu harus menjadi perhatian serius sebab juga erat kaitannya dengan sektor pendidikan dengan sistem yang diberlakukan saat ini. Sehingga pemerataan masalah akses komunikasi atau jaringan telekomunikasi tersebut menjadi hal yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Hal tersebut tentu untuk pemerataan pendidikan di Bulungan,” ujarnya Kamis (22/8/2019).
Saat ini lanjut wabup, masalah tersebut masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Bulungan dari tahun ke tahunnya. Seperti halnya dengan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah Blank spot yang ada di Bulungan yang juga sudah diusulkan sejak lama dan dari tahun ke tahun namun belum ada perkembangan yang signifikan.
“Daerah kami di Bulungan masih tertinggal terhadap sarana dan prasarana komunikasi, yang mana saat ini kewenangannya pemerintah pusat,”tuturnya.
Ia menyebutkan, tentu sarana dan prasarana tersebut menjadi penting mengingat sistem pendidikan saat ini juga sudah mengharuskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan sistem semi online.
“Sementara di daerah Bulungan masih banyak yang masih blank spot dan belum sepenuhnya bisa menerapkan UNBK,”tuturnya mengakhiri.
Lebih jauh dijelaskan, keberadaan BTS selain untuk membuka akses komunikasi seluas-luasnya di tengah masyarakat, Bulungan juga dapat diperhitungkan dalam aspek pembangunannya.
“Akses komunikasi sangat penting dalam penyebarluasan informasi, dan akses lain yang berkaitan dengan pelayanan publik,” imbuhnya.
Terlepas permasalahan tersebut wabup juga sempat menyinggung persoalan perkebunan sawit, berkaitan dengan plasma hingga blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang kerap kosong karena masih sedikitnya jatah yang diberikan pusat.(MC Bulungan/sny/eyv)