Pemkab Kepulauan Tanimbar Dukung Program Satu Data untuk Pembangunan

Saumlaki, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung program satu data Indonesia (SDI) berdasarkan kondisi yang ada (existing), karena dinilai akan sangat membantu pemerintah pusat dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu daerah.

“Data sangat penting dalam mendukung pengelolaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu sosialisasi SDI, yang dilakukan Kepala BPS Provinsi Maluku, saya kira memiliki makna yang penting agar dalam mengelola data harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kondisi existing," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, di Kantor Bupati Saumlaki, Senin (18/3/2019).

Menurutnya, agar dapat menghindari terjadinya perbedaan data seperti selama ini, maka ke depan harus ada kesesuaian antara data yang dikelola secara adminstratif dengan yg ada di lapangan.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung penuh proses pengambilan data oleh BPS Promal dan akan diarahkan melalui OPD terkait untuk dapat menyajikan data untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang ada di daerah," ungkapnya.

Data itu kata Piterson, harus betul-betul sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Misalnya, terkait kemiskinan. Ada sejumlah indikator yang kemudian menjadi syarat penentuan kemiskinan. "Sering data kita berbeda dengan yang ada di provinsi dan BPS, berharap dengan program SDI, kita mengerucut untuk memperoleh satu data akurat yang dipakai mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan, Pemda Kepulauan Tanimbar pada 2019 mulai fokus pada langkah langkah menurunkan angka kemiskinan. Pertama, mendorong pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Hal ini memang penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang ada di desa-desa," katanya.

Kedua, melakukan indentifikasi sejumlah indikator yang selama ini memberikan kontribusi meningkatnya kemiskinan. Misalnya, perumahan yang tidak laik huni dan rumah penduduk yang belum berlantai. Dimulai dengan program-program bedah rumah kemudian bantuan stimulan perumahan untuk masyarakat.

Sejumlah intervensi program dan kegiatan OPD yang terkait dengan kemiskinan, juga dikerahkan untuk menjadi perhatian mengurangi angka kemiskinan, termasuk Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang ditampung pada APBDes masing-masing desa.

“Mudah-mudah dengan berbagai program/kegiatan kita laksanakan melalui APBDes maupun APBD dapat memberikan kontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," pungkasnya. (MC MTB/Edwin)