:
Oleh MC Kabupaten Karanganyar, Selasa, 18 Juli 2017 | 04:43 WIB - Redaktur: Tobari - 580
Karanganyar, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melakukan sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi, di Ruang Podang 1, di Kantor Bupati Karanganyar, Senin (17/7), dan dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungkan Pemkab Karanganyar.
Bupati Karanganyar Juliyatmono, saat membuka acara mengatakan, birokrasi terus melakukan reformasi sesuai dengan implementasi revolusi mental, karena rakyat punya hak untuk diberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya cukup itu, namun mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera.
“Maka kami minta pegawai di OPD bekerja dari hati dan nyaman, jangan menjadi beban, sebab tidak produktif. Untuk itu harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” kata Bupati.
Dalam acara dengan narasumber Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tersebut, Bupati berharap OPD dapat menindalanjuti regulasi-regulasi yang ada dengan menggunakan filosofi bekerja nyaman.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan, ukuran kepuasan masyarakat adalah respon masyarakat baik secara pribadi maupun melalui media sosial, publikasi, surat aduan, adalah prosentase aduan sangat kecil.
“Artinya yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan kemauan masyarakat. Kemungkinan apa yang muncul, sebelum ada kita hadir di tengah-tengah masyarakat supaya persoalan diselesaikan dengan baik,” katanya.
Di tempat yang sama, Erna Irawati mengatakan, sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Terdapat pula efisiensi birokrasi yakni alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karanganyar Sutarno, menjelaskan, dengan road map ini diharapkan dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
“Acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil mengikuti rakor implementasi reformasi birokrasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah,” katanya.(mc karanganyar/pd/toeb)
