SKPD Di Kuansing Kesulitan Ajukan Pencairan Dana

:


Oleh Prov. Riau, Rabu, 21 September 2016 | 08:39 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 92


Teluk Kuantan, InfoPublik  - Saat ini satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, baik dinas, badan, satuan, RSUD, kecamatan hingga UPTD kesulitan mengajukan pencairan dana ke Bagian Keuangan Sekretariat daerah Kuansing untuk anggaran rutin kantor maupun kegiatan.

Bahkan banyak SKPD yang sudah mengajukan permintaan pencairan dana belum jelas duduk pangkalnya hingga saat ini dari Bagian Keuangan Setda Kuansing.Terkait persoalan ini, Sekretaris daerah Kuansing, H Muharman, M.Pd yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa ( 20/9 ) mengakui, saat ini banyak permintaan pencairan dana dari SKPD yang mengendap.

Hal tersebut ujarnya tidak terlepas dari stok keuangan di kas daerah yang menipis dan sekarang hanya sekitar Rp. 1 Milyar. Sementara seluruh SKPD mengajukan permintaan dana.

" Beberapa pekan depan mungkin akan masuk sekitar Rp 50 Milyar dari pusat dan PAD, kalau sudah masuk  baru permintaan dana dari SKPD dapat diproses, biasanya dana masuk dari pusat sekali dalam sebulan melalui permintaan pencairan dana dari Pemkab ke pusat,"ujarnya.

Kondisi ini ujarnya tak terlepas dari situasi keuangan negara yang sedang sulit, yang juga berimbas kepada pengurangan dana perimbangan bagi Kuansing ratusan milyar.  " Kalau pusat juga tidak punya dana apa yang akan mau ditransfer ke daerah,"ujarnya. 

Karena itu ujar Sekda, terkait pengurangan dana perimbangan dari pusat memaksa Pemkab Kuansing melakukan rasionalisasi anggaran, baik pengurangan dana maupun pembatalan kegiatan yang sudah disahkan dalam APBD murni 2016.

" Dulu penerimaan daerah diprediksi Rp.1.2 Triliun berkurang hingga Rp 200 Milyar tentu akan ada penyesuaian dengan adanya pengurangan ini, maka ada program yang dibatalkan pelaksanaannya dan dikurangi, kalau tetap dipaksakan seluruh kegiatan nanti membayarnya pakai apa, bisa Pemkab berhutang khususnya pada rekanan,"ujarnya.

Untuk itu ujarnya melalui pembahasan RAPBD-Perubahan 2016, sedang dikaji kegiatan yang bakal dikurang pendanaannya dan ditunda pelaksanaanya. " Kegiatan yang akan disetuji disesuaikan dengan dana yang tersedia,"pungkasnya. (MC Riau/us/eyv)