:
Oleh MC PP Muhammadiyah, Rabu, 8 Juni 2016 | 14:16 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 1K
Jakarta, InfoPublik -- Muhammadiyah kembali memulai program Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED) di Kota Bima dan Kota Palangkaraya tahun ini.
Hal ini diperlukan untuk melanjutkan pengalaman panjang Muhammadiyah untuk mengelola Rumah Sakit dengan kekuatan komunitas sebagai penyangga utamanya dalam memahami keberadaan Indonesia yang memiliki risiko bencana yang tinggi.
Pemilihan Kota Bima dilakukan sebagai upaya melengkapi konsep kota tangguh. Kota tangguh ini telah diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Kajian Resiko Bencana, Perda Penanggulangan Bencana, dan Integrasi Penanggulangan Bencana sebagai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“Pemerintah daerah juga telah menerapkan pengalokasian dana 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanggulangan bencana, pembentukan dan pengaktifan forum penanggulangan resiko bencana, dan model kelurahan tangguh bencana,” demikian pernyataan tertulis Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) PP Muhammadiyah sebagai pelaksana HPCRED yang diterima Muhammadiyah.or.id, Selasa, (7/6).
Sementara pemilihan Kota Palangkaraya, katanya, didasarkan potensi kejadian bencana yang bervariasi, indeks risiko bencana yang tinggi. Ditambah lagi, Kota Palangkaraya memerlukan penguatan sistem layanan kesehatan dalam kedaruratan dan bencana, khususnya bila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari antisipasi kemungkinan terburuk bila harus terjadi lagi.
Program HPCRED merupakan kelanjutan program kerjasama dengan Pemerintah Australia pada tahun 2015 yang berlangsung di Kabupaten Gresik, Kota Malang dengan dukungan RS Muhammadiyah Lamongan di tahun 2015.
Program tersebut menerapkan konsep Safe Hospital (Rumah Sakit Aman) sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana sendiri telah diinisiasi oleh Muhammadiyah pada tahun 2009 melalui program Hospital and Community Preparedness for Disaster Management (HCPDM) bekerjasama dengan Pemerintah Australia juga.
Pada penerapan program kali ini, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) atau LPB PP Muhammadiyah sebagai pelaksana program mengajak juga Kementrian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut aktif dalam pelaksanaan program.
Pihak lain yang ikut serta mendukung pelaksanaan program kali ini adalah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan PP Muhammadiyah.
Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut di atas dihimpun dalam sistem supervisi program yang disebut sebagai “National Advisory Board”. Diharapkan menjadi bagian dari keberlanjutan komitmen Indonesia yang telah ikut serta dalam kampanye global “One million safe school and hospitals” pada tahun 2010 maupun Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Sendai 2015-2030.
Pada program kali ini dipilih Kerangka Kerja “Comprehensive Safe Hospital” yang dipublikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) sebagai sandaran konsep yang sebagian besar telah diterapkan oleh Muhammadiyah pada program – program terdahulu.
Penguatan pada program ini adalah memperkuat sistem pendampingan Rumah Sakit untuk mencapai semua indikator yang ada pada kerangka kerja tersebut. Strateginya dengan membangun berbagai modul dan fasilitator yang dilakukan para ahli yang tergabung dalam Tim Materi Program bersama Pengarah Teknis Program. Kedua tim tersebut berisi dokter dan praktisi kebencanaan dari berbagai unsur baik MDMC, MPKU, BNPB maupun Profesional.(MC.PP.Muhammadiyah/Eyv)