:
Oleh Media Center Aceh, Jumat, 15 April 2016 | 12:01 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 365
Banda Aceh, InfoPublik. Enam bidang Program prioritas utama pembangunan Aceh tahun 2017, yaitu Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, Reformasi birokrasi, Dinul Islam, adat istiadat, budaya dan keberlanjutan perdamaian.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, saat membuka Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPA) Aceh 2017 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kamis, (14/4).
Selanjutnya, peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
Seluruh prioritas ini harus menjadi acuan dasar seluruh perangkat Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk alokasi anggaran program, tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi berubah menjadi money follow program.
Dengan demikian tidak ada lagi istilah pemerataan anggaran di jajaran SKPA, melainkan ditentukan berdasarkan program prioritas dan target yang ingin dicapai.
"Sejalan dengan hal tersebut, untuk terus berupaya meningkatkan kontribusi Aceh terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, Gubernur berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap beberapa kegiatan strategis dari dan sangat dibutuhkan Pemerintah Aceh dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah berjuluk Serambi Mekah ini dalam rangka mengejar ketertinggalannya," janjinya.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah pusat atas dukungannya terhadap Pemerintah Aceh dalam melaksanakan perencanaan selama ini. Kami mengharapkan agar program dan kegiatan yang sudah kami usulkan lebih kurang Rp60 Triliun, melalui sistem e-Musrenbang berdasarkan usulan program prioritas nasional dan DAK khusus tahun 2017, dapat tertampung oleh Pemerintah pusat," jelasnya. (MC.Aceh/rl.Humas/eyv)