:
Oleh Media Center Aceh, Jumat, 15 April 2016 | 11:58 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 236
Banda Aceh. InfoPublik. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Aceh Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2016 kembali mendapat apresiasi dengan kembali masuknya Aceh sebagai salah satu nominator penerima Pangripta Nusantara 2016 oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPA) Aceh 2017. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh itu di pusatkan di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kamis, (14/4).
"Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira, bahwa pelaksanaan Musrenbang Aceh telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, yaitu sebagai salah satu sistem perencanaan yang terbaik, sehingga Tahun ini Pemerintah Aceh kembali masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pangripta Nusantara dari Pemerintah Pusat," ujar Gubernur.
Untuk diketahui bersama, pada tahun 2015 Pemerintah Aceh berhasil meraih peringkat lima nasional. Oleh karena itu, dengan berbagai perbaikan program yang telah dilakukan dalam Musrembang 2016, Gubernur berharap di tahun 2016 ini prestasi Aceh bisa lebih meningkat.
Gubernur menekankan, bahwa salah satu poin penting yang ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional 2005-2025 adalah pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
"Upaya ini penting menjadi perhatian kita, sebab hingga saat ini lebih dari separuh kontribusi perekonomian nasional, atau sekitar 53,91 persen didominasi oleh empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Sementara wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa belum banyak berperan, termasuk Aceh," ungkapnya.
Gubernur Zaini menambahkan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional atau NAWACITA, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Untuk mendukung program tersebut, Gubernur menyarankan agar Pemerintah Pusat melakukan redistribusi fiskal nasional kepada daerah-daerah yang jumlah penduduk miskin dan angka penganggurannya masih di atas rata-rata nasional, seperti Aceh, NTT dan Papua. (MC.Aceh/rl.Humas/Eyv)