Berbagai Isu Strategis Musrenbangda Papua Barat 2016

Sorong, InfoPublik – Pelaksanaan Musrenbangda (musyawarah rencana pembangunan daerah) Papua Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Kamis (14/4), yakni  masalah sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan perekonomian kewilayahan, serta mengurangi kesenjangan kemiskinan antar wilayah.

Hal ini mengandung arti  dimana memajukan pembangunan sumber daya manusia sejalan dengan manfaat budaya bangsa yang berdaya saing maupun pembangunan infrastruktur dan perekonomian kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan.

Demikian sambutan  Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi, saat membuka Musrenbangda 2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017, yang berlangsung di gedung Aimas Convention Centre Kabupaten Sorong, Kamis (14/4).

Menurutnya, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah menuju kualitas hidup manusia Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, yang tentunya hal itu menjadi landasan pembangunan nasional.

“Berbagai arah kebijakan pembangunan Papua Barat ada lima prioritas, yaitu pembangunan SDM, pengembangan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan,politik dan pemerintahan, dan otonomi khusus,” urainya.

Selain itu sejalan dengan semangat otonomi khusus, lanjut Atururi, ia berharap kerangka pembangunan di Papua Barat sebagai roh dan sekaligus sebagai paradigma perencanaan pembangunan tahun 2017.

Untuk mewujudkan itu maka perlu dipertajam dan dituangkan pada beberapa bidang prioritas, yang meliputi ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar, dan perlakukan khusus bagi orang asli Papua.

Kelima bidang tersebut tentunya tidak bisa saling terpisah dari upaya mewujudkan pemberdayaan  bagi orang asli Papua. Dalam kaitan ini diharapkan dalam memuat program pembangunan daerah satu tahun ke depan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas utamanya.

Dikatakannya, tahun 2016 ini adalah pelaksanan tahun kelima RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Papua Barat, yakni 2012-2016, yang mana merupakan jabatan terakhir dua periode jabatannya sebagai Gubernur Papua Barat.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menghasilkan berbagai rumusan kebijakan, yang  tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun pertama 2017, dimana khusus RPJMD tahun kelima di provinsi ini banyak capaian kinerja daerah mengalami peningkatan.

“Hal ini dapat digambarkan dengan peningkatan pelayanan dasar memberi pelayanan aktivitas dampak manfaat terhadap penanganan masalah pendidikan, kesehatan serta daya beli masyarakat serta terus mendorong pembangunan indeks manusia sebesar 61,24 poin pada tahun 2014 mengalami kenaikan, jika dibanding tahun 2010, yakni sebesar 59,10 poin,”jelasnya.

Begitu pula pada bidang kesehatan harapan hidup dan daya beli masyarakat terus ikut meningkat, kata  Atururi.

Dengan  kegiatan Musrenbangda ini,  ia meminta para peserta  dapat memberi berbagai masukkan dan mempertajam RKPD 2017, sehingga dengan demikian dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Turut hadir, para bupati/walikota se-Papua Barat, pejabat eselon II, III,  pejabat TNI, Polri, DPRD,Majelis Rakyat Papua. Dengan pemateri di antaranya berasal dari Bappenas RI, Kemendagri, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,Kementerian Agraria dan Tata Ruang  maupun narasumber daerah lainnya. (MC.Sorong/rim/toeb)