:
Oleh MC Prov Gorontalo, Rabu, 30 Maret 2016 | 12:15 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 466
Gorontalo, InfoPublik - Program ekonomi kerakyatan yang menjadi program unggulan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPMPDT) Provinsi Gorontalo merupakan leading sector terhadap pemberdayaan masyarakat, menggelar pelatihan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).
Kepala BPMPDT Provinsi Gorontalo Slamet K Bakri saat membuka kegiatan pelatihan yang berlangsung di Ballroom Grand Q Hotel Gorontalo, Selasa, (29/3) mengatakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakan Gubernur Rusli Habibie adalah memprogramkan peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Langkah itu bisa dilihat dengan besarnya alokasi anggaran untuk belanja public yakni dengan mencapai 70 persen dalam APBD,” terang Slamet. Kebijakan pemerintah kata dia, dengan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat tingkat lokal,
Hal ini akan sangat berarti apabila dimulai dengan penjajangan kebutuhan. “Dengan demikian, kelompok-kelompok tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat,” terangnya. Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat, lanjut Slamet K Bakri, terdapat empat kategori kebijakan yang akan di selengggarakan,
Hal itu seperti kebijakan perluasan kesempatan, kebijakan pemeberdayaan masyarakat, kebijakan peningkatan kemampuan, serta kebijakan perlindungan social. Untuk Alokasi anggaran program Pokmas tahun 2016, Pemprov mengalokasikan Rp 487,5 juta untuk 15 desa/kelurahan.
“Ada 15 Pokmas dengan nilai bantuan setiap Pokmas Rp 32,5 juta,” terangnya. Pelatihan kelompok ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah. Tahun 2016, hasil identifikasi lapangan terdapat 15 Pokmas dengan kegiatan seperti kelompok ternak ayam, kelompok ternak kambing dan kelompok budidaya ikan air tawar. (mc prov gorontalo/eyv)