:
Oleh MC Kab Garut, Jumat, 29 Januari 2016 | 13:59 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 340
Garut, InfoPublik - Bupati Garut, Rudy Gunawan mengecam adanya laporan terjadinya penitipan calon siswa di sejumlah sekolah negeri favorit di Garut. Namun, ia menilai wajar ketika anak pimpinan daerah diprioritaskan masuk sekolah favorit.
“Saya dapat laporan untuk masuk SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1, mulai gurunya banyak kongkalikong meningkatkan NEM siswa supaya (calon siswa) bisa masuk. Banyak titipan. Harus berkualitas!” tegas Rudy dalam acara pengambilan sumpah penugasan guru sebagai kepala sekolah dan penetapan jabatan fungsional tertentu Pendopo Garut, Kamis, (28/1).
Rudy menegaskan, pihak yang boleh mendapatkan prioritas penitipan calon siswa itu yakni anak-anak dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan kalangan unsur Muspida, termasuk anak-anak pimpinan DPRD.
“Pihak yang boleh mendapatkan prioritas itu Pimpinan DPRD, dan Muspida. Apalagi Muspida itu berpindah-pindah. Anak Dandim, Kapolres, Kasrem, anak Bupati, Wakil Bupati, atau anak Sekda, anak Ketua Pengadilan Negeri. Kita perbaiki pendidikan kita,” tegasnya.
Rudy berharap para kepala sekolah terus melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Sebagai pemimpin, mereka diharuskan memberikan contoh baik kepada para guru.Kepala sekolah maupun guru pun mesti bersungguh-sungguh mengajar dan memberikan bimbingan kepada anak-anak didiknya.
Dirinya menyatakan, kebutuhan tenaga pengawas di Garut terbilang mendesak. Karena jumlahnya saat ini tak sebanding dengan banyaknya sekolah, apalagi guru.
Tahun 2017-2018, ada sekitar seratus pengawas memasuki masa pensiun. Belum lagi pemerataannya yang tak seimbang antara kawasan perkotaan dengan daerah.“Ada 85 sekolah di Garut Kota dengan jumlah guru sekitar 1.500 orang. Berarti berdasarkan ketentuan, di Garut Kota diperlukan 25 pengawas.
"Kalau (rasionya) satu pengawas berbanding 60 guru, akan tetapi jika mereka berbanding sekolah, maka hanya perlu sembilan pengawas,” ujarnya.
Selain pengawas, jumlah guru khususnya berstatus PNS dan pemerataannya di Garut juga tak kalah mendesak.
“Kalau di Selatan, pasti satu sekolah yang gurunya lebih dari 6 tapi tak lebih dari 10. Tapi di kota itu gurunya bisa 20,” jelasnya.
Kebutuhan terhadap guru tersebut mendesak, katanya, apalagi tahun ini, terdapat 600 guru yang memasuki masa pensiun. Dengan demikian Pemkab membutuhkan penggantinya.“Kami sedang merumuskan bahwa perlu ada penambahan guru dan harus diganti. Untuk itu, (guru-guru honorer) kategori 2 harus berperilaku baik, karena satu saat akan jadi PNS,” ujarnya.(MC.Kab.Garut/Eyv)
