:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Senin, 25 Januari 2016 | 09:09 WIB - Redaktur: Kusnadi - 412
Semarang, InfoPublik - Keberadaan Museum BPK RI di Kompleks Residen Kedu Jl Diponegoro Nomor 1 Kota Magelang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Padahal, museum itu menjadi salah satu media menumbuhkan kesadaran masyarakat atas arti penting tanggungjawab pengelolaan keuangan negara.
“Kalau melihat kondisi museum BPK sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Makanya, itu akan kita kembangkan sehingga menjadi tempat edukasi. Minimal untuk kami sendiri karyawan BPK yang jumlahnya 7.000 orang,” kata Wakil Ketua BPK RI Drs Sapto Amal Damandiri AK CPA CA saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengenai Pengembangan Museum BPK Magelang di ruang rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (22/1).
Sapto berharap, pengembangan museum yang nantinya dikelola dengan baik dan benar akan menumbuhkan atensi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Kepala Biro Humas dan Kerja sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), R Yudi Ramdan Budiman membeberkan tingkat kunjungan masyarakat ke museum BPK saat ini masih sangat minim.
Berdasarkan data yang dihimpun, kunjungan rata-rata per tahun hanya 4.000 orang. Karenanya, BPK akan mengembangkan konsep museum yang mengajak keterlibatan masyarakat. Seperti menyelenggarakan seminar, kunjungan ilmiah, riset bersama, dan debat tentang keuangan negara. Di samping itu, untuk menarik minat pengunjung, BPK menggratiskan tiket masuk dan menyediakan open space yang bisa menjadi meeting point pengunjung, dilengkapi dengan wifi.
“Kami sudah melakukan identifikasi pengunjung. Antara lain pegawai BPK sebanyak 7.000 orang, Kantor Akuntan Publik 7.000 orang, dan pelajar 200 orang. Kami menargetkan setahun menarik 30.000 pengunjung,” tuturnya saat menyampaikan paparan.
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyambut baik pengembangan museum BPK yang akan menggunakan pola hibah. Dia bahkan mengusulkan agar keberadaan museum dikembangkan menjadi satu kawasan wisata yang terintegrasi dengan Museum Diponegoro dan Rumah Edukasi Narkoba yang akan dibangun oleh BNN.
“Kalau ditata, menjadi menarik menurut saya. Karena heritage ada dan di dalam ada roh edukasinya. Ada Museum Diponegoro, Museum BPK dan Rumah Edukasi Narkoba. Sehingga, satu area menjadi satu kawasan wisata,” tuturnya.
Ganjar setuju pun setuju dengan rancangan BPK yang akan menyediakan public space di museum, karena bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan event. Dengan begitu, masyarakat tidak datang ke museum hanya untuk melihat benda mati. Menurutnya, banyak museum di Indonesia yang hanya jadi tempat mengumpulkan arsip sehingga tidak menarik dikunjungi.
“Saat masyarakat datang ke museum, ada satu visual yang bisa dilihat atau bahkan dipraktikkan. Misalnya, begini lho cara mengaudit. Sehingga mereka mengalami dan terjelaskan. Dengan begitu, mereka tertarik datang ke museum,” kata orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Museum BPK diresmikan pada 4 Desember 1997 oleh Ketua BPK pada waktu itu Prof Dr JB Sumarlin. Museum itu, menempati lahan milik Pemprov Jateng dengan status pinjam pakai. Lokasi Museum BPK berada di Kota Magelang karena di kota sejuta bunga itulah BPK pertama kali memulai aktivitasnya. Beberapa koleksi yang dimiliki museum itu adalah buku-buku laporan hasil pemeriksaan, 278 foto, koleksi etnografi, dan lukisan batik berukuran 275 cm X 690 cm yang menggambarkan misi dan tugas konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan.(humas jateng/MCjateng/Kus)
