TP4D Diharapkan Membantu Penyerapan Anggaran

:


Oleh MC Prov Gorontalo, Jumat, 15 Januari 2016 | 15:44 WIB - Redaktur: Tobari - 392


Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah dan Kejaksaan membentuk tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangun daerah (TP4D) Provinsi Gorontalo, Wadah ini bertanggung jawab untuk mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam pertemuan TP4D di kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (13/1) kemarin, mengemukakan, kehadiran TP4D diharapkan dapat membantu memperlancar realisasi dan serapan anggara pemerintah.

Ia mengatakan, sarapan anggaran sangat menentukan perkembangan ekonomi daerah, sebab sebagian besar sektor ekonomi di Gorontalo masih digerakkan oleh APBD dan APBN.

“Oleh karena itu, keberadaan Tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Gorontalo, diharapkan bisa membantu, mendukung, dan saling bersinergi dalam mewujudkan percepatan penyerapan anggaran pemerintah,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim.

Setidaknya, dengan hadirnya TP4D, para pejabat eselon II dan III yang merupakan pelaksana program tidak ragu lagi dalam membelanjakan anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Wagub Idris menuturkan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, TP4D yang dibentuk Kejaksaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upya pencegahan atau preventif dan persuasif.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TP4D bersama aparat pemeriksa Intern pemerintahan (APIP) bersinergi untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasarkan pada hukum formil maupun materil.

Kedepan Wagub Idris berharap, TP4D dapat memberikan bantuan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota berupa sosialisasi penyuluhan hukum, sekaligus pendampingan dalam tahapan program pembangunan dan berkoordinasi dengan APIP untuk mencegah penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dan daerah.

“Mudah-mudahan dengan upaya itu, kita akan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotosme, sehingga anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub. (mc prov gorontalo/toeb)