Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Resiliensi Kelangsungan Usaha dan Tanggap Darurat Transportasi Publik Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). (Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama operator transportasi publik berbasis jalan dan rel memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gangguan layanan dan kondisi darurat.
Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Resiliensi Kelangsungan Usaha dan Tanggap Darurat Transportasi Publik Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Kesepakatan tersebut memperkuat koordinasi antarmoda agar penanganan gangguan layanan dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi, sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga ketika terjadi kondisi darurat.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan sinergi antarmoda semakin penting seiring meningkatnya jaringan dan penggunaan transportasi publik di Jakarta. “Sinergi antarmoda menjadi hal yang sangat penting karena tantangan utama kita bukan sekadar jangkauan (coverage), melainkan konektivitas first and last mile agar mobilitas masyarakat benar-benar dimudahkan,” kata Yustinus.
Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak hanya ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi juga mengurangi waktu perjalanan masyarakat. Transportasi publik yang andal diharapkan membuat waktu warga lebih produktif karena tidak banyak tersita akibat kemacetan. “Kita membangun transportasi publik yang andal untuk bersama-sama 'membeli waktu' sebagai investasi masa depan agar masyarakat tidak menghabiskan waktu produktifnya terjebak kemacetan di jalan,” jelasnya.
Yustinus menambahkan, Pemprov DKI terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memperkuat sistem transportasi publik Jakarta, termasuk dukungan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI.
Selain kesiapsiagaan menghadapi gangguan, Pemprov DKI juga mendorong integrasi layanan dan sistem pembayaran antarmoda yang semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem transportasi publik menuju 500 tahun Jakarta. “Tantangan ke depan adalah integrasi layanan dan sistem pembayaran yang berorientasi pada kebutuhan warga, sekaligus menjadi kado terbaik pada perayaan ulang tahun ke-500 Jakarta nanti,” imbuh Yustinus.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan nota kesepahaman tersebut memformalkan mekanisme koordinasi antaroperator yang selama ini telah dilakukan ketika terjadi gangguan operasional. “Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat koordinasi, percepatan pertukaran informasi, penyediaan rute alternatif antarmoda, serta kesiapsiagaan bersama dalam kondisi darurat,” ujar Welfizon.
Ke depan, pihaknya berharap dapat mengembangkan pusat kendali (Command Center) terintegrasi yang menghubungkan seluruh operator transportasi publik. Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan respons ketika terjadi gangguan layanan.
Integrasi Layanan Transportasi Publik
Saat ini, integrasi layanan transportasi publik di Jakarta didukung 74 titik fasilitas antarmoda, terdiri atas 43 titik KRL, 12 titik LRT Jabodebek, 13 titik MRT Jakarta, dan enam titik LRT Jakarta.
Skala pergerakan penumpang juga terus meningkat. Sepanjang Triwulan II 2026, tercatat sekitar 230 juta perjalanan masyarakat di berbagai moda transportasi publik. Transjakarta melayani sekitar 1,5 juta pelanggan per hari, sedangkan Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat sekitar 1,2 juta perjalanan per hari.
Tingginya mobilitas tersebut membuat kesiapsiagaan lintas operator semakin penting. Gangguan pada satu moda dapat berdampak terhadap perjalanan masyarakat sehingga diperlukan mekanisme koordinasi dan alternatif perjalanan yang dapat segera diaktifkan.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan para operator akan memperkuat pertukaran informasi, menyiapkan rute alternatif, serta meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi gangguan dan kondisi darurat.
Pengembangan pusat kendali terintegrasi juga diharapkan menjadi langkah lanjutan untuk mempercepat respons, menjaga keberlanjutan layanan, dan memastikan mobilitas warga Jakarta tetap berjalan dalam berbagai kondisi.
