Sejumlah mahasiswa dan buruh melakukan aksi damai menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Jakarta, InfoPublik – Sejumlah majelis agama dan organisasi keagamaan di DKI Jakarta menyampaikan sikap resmi merespons kericuhan yang terjadi di berbagai titik ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi yang awalnya dipicu ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga legislatif berujung meluas dan bahkan memakan korban jiwa.
Seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa pada Kamis (28/8/2025). Tragedi ini membuat eskalasi demonstrasi semakin meningkat.
Dalam pernyataan bersama, MUI Jakarta, Nahdlatul Ulama Jakarta, Muhammadiyah Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Jakarta, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jakarta, Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jakarta, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Jakarta menegaskan pentingnya para pemimpin bangsa melakukan evaluasi mendalam.
“Kami berharap dengan kejadian akhir-akhir ini para pimpinan Republik mengambil kesempatan untuk mengevaluasi diri dan berefleksi secara bersama agar mampu memberikan pengabdian dan pelayanan secara tulus, adil, dan bijaksana,” demikian pernyataan yang diterima, Sabtu (30/8/2025).
Majelis dan ormas keagamaan juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan serta doa untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan.
Lebih lanjut, mereka menyerukan agar seluruh umat beragama di Jakarta menahan diri, tetap tenang, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aspirasi masyarakat, menurut mereka, sebaiknya disampaikan dengan cara damai, tanpa kekerasan dan jauh dari tindakan anarkis
“Segala bentuk penyampaian pendapat atau penyaluran kekecewaan yang dilakukan secara anarkis hanya mencederai ajaran agama dan semangat persaudaraan yang rukun dan damai,” tegas pernyataan itu.
Kepada pimpinan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, majelis dan ormas keagamaan mengimbau agar lebih bijak, berpihak kepada rakyat kecil, dan tidak mengambil keputusan yang merugikan masyarakat.
Mereka juga menekankan bahwa kepemimpinan nasional saat ini harus menunjukkan sikap adil, tulus, dan penuh tanggung jawab, sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan dan pengayoman yang membuahkan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama.
“Kami yakin bahwa kepemimpinan saat ini mampu melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar masyarakat tidak merasa dikhianati,” lanjut pernyataan itu.
Pernyataan resmi tersebut ditandatangani oleh sejumlah pimpinan majelis agama dan ormas keagamaan Jakarta, antara lain:
KH. Muhammad Faiz Syukron Makmum (Ketua Umum MUI Jakarta)
KH. Achmad Abubakar (Ketua PW Muhammadiyah Jakarta)
KH. Samsul Ma’arif (Ketua PW NU Jakarta)
Romo Antonius Suyadi (Komisi HAAK Keuskupan Agung Jakarta)
Pdt. Arliyanus Larosa (Ketua PGIW Jakarta)
I Nengah Darma (Parisada Hindu Dharma Indonesia Jakarta)
Mulyadi (Walubi Jakarta)
Ws. Liem Lilianyu Lontoh (Ketua Matakin Jakarta)
