LKP Jadi Penopang Pendidikan dan Kesejahteraan di Era Bonus Demografi

Jakarta, InfoPublik - Pendidikan formal dan nonformal tidak harus bersaing, melainkan saling melengkapi dalam menjawab tantangan kebutuhan kompetensi di dunia industri dan usaha (DUDI) yang terus berubah. Jalur pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan berbasis kompetensi memainkan peran penting dalam melengkapi pengetahuan formal dengan keterampilan praktis.

Oleh karena itu, mutu layanan pendidikan nonformal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu terus ditingkatkan untuk memastikan layanan berkualitas bagi semua.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, pendidikan formal dan nonformal saling berkaitan dalam membekali masyarakat untuk dunia kerja yang kompetitif.

"LKP memberikan landasan keterampilan berbasis praktik sehingga peserta didik bisa langsung bekerja atau berwirausaha," ungkap Tatang dalam acara Bincang Kursus pada Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan 2024 bertajuk "Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu melalui Kursus dan Pelatihan untuk Semua" di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

LKP juga mendukung semangat pembelajaran sepanjang hayat dengan fleksibilitasnya. "Pendidikan nonformal memungkinkan orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan nilai kompetitif mereka," tambah Tatang. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan baru bagi masyarakat putus sekolah, tetapi juga memperkuat daya saing masyarakat di dunia kerja.

Masbukhin, Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Kementerian, Lembaga, dan Industri, Kadin Indonesia Bidang Vokasi dan Sertifikasi, menegaskan bahwa sukses di era modern membutuhkan penguasaan lebih dari satu disiplin ilmu. "Setidaknya, seseorang perlu tiga penguasaan kompetensi atau keahlian untuk mencapai kesuksesan," ujarnya. Masbukhin juga mendorong LKP untuk berpikir secara global dalam menyiapkan SDM yang mampu mengisi pasar kerja internasional.

Dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang masih rendah, LKP memiliki peran strategis dalam meningkatkan keahlian mayoritas penduduk Indonesia. "APK perguruan tinggi baru sekitar 30 persen. Sisanya, 70 persen, harus digarap oleh kursus untuk melengkapi keahlian mereka," kata Megawati Santoso, praktisi pendidikan vokasi. Menurutnya, kredibilitas LKP menjadi kunci dalam menjamin kualitas lulusan yang diterima oleh industri.

Megawati juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas sertifikasi yang dikeluarkan oleh LKP. "Banyak sertifikasi yang tidak bermakna di mata industri karena diperoleh secara instan tanpa memperhatikan kualitas," jelasnya. Kredibilitas ini penting untuk mengatasi stigma masyarakat yang cenderung mengedepankan gelar daripada kompetensi.

Sebagai bagian integral dari pendidikan vokasi, pemerintah bersama Kadin terus merumuskan standar pelayanan minimal untuk LKP. "Kami ingin peserta kursus menemukan versi terbaik mereka dengan layanan pendidikan yang bermutu," pungkas Tatang. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, LKP, dan pemangku kepentingan lainnya, ekosistem pendidikan nonformal di Indonesia diharapkan mampu menjadi penopang utama kemajuan bangsa.