: Wamenkomdigi Nezar Patria dan Menkomdigi Meutya Hafid dalam pertemuan dengan Komunitas Siber Kreasi di Raminten's Kitchen Kota Yogyakarta (Humas Komdigi)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 11 Desember 2024 | 22:41 WIB - Redaktur: Untung S - 95
Jakarta, InfoPublik – Masyarakat Indonesia harus mengenal berbagai aspek teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), baik aspek positif maupun negatifnya karena teknologi ini telah dipergunakan secara luas di berbagai bidang.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam pertemuan dengan Komunitas Siber Kreasi di Raminten's Kitchen Kota Yogyakarta, seperti dilansir pada Rabu (11/12/2024).
"Karena kecerdasan buatan ini sudah dipakai di semua sektor, karena itu masyarakat harus mengenal apa aspek negatifnya dan di mana aspek positif yang membawa manfaat buat kehidupan mereka. Baik dimensi etis maupun bagaimana cara kerja sebuah kecerdasan buatan,” tutur Wamenkomdigi.
Nezar menekankan komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat.
Kolaborasi Kemkomdigi dengan siber kreasi diharapkan akan memungkinkan upaya pemanfaatan internet secara sehat.
"Kita bicara tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Komdigi, sebelumnya dengan Kominfo, untuk program literasi digital khususnya. Kita bicara bagaimana meningkatkan kerja sama terutama kampanye untuk anti judi online dan bagaimana menggunakan internet secara sehat," jelasnya.
Menurut Nezar, dengan nomenklatur baru Kemkomdigi, sinergi literasi digital akan lebih optimal.
“Ada Direktorat Jenderal Ekosistem digital. Kita coba bersinergi untuk program literasi digital, terutama yang tadi deep teknologi itu, Artificial Intelligence dan dimensi etiknya. Di 2025 masuk program prioritas," ungkap dia.
Kemkomdigi, lanjutnya, juga telah melakukan dialog dengan pelaku industri, organisasi masyarakat, hingga akademisi mengenai pengaturan pemanfaatan deep technology, dan akan terus mematangkan kebijakan melibatkan semua pihak.
"Semua pihak kita ajak bicara dan kemungkinan kita akan godok satu peraturan yang sudah pernah saya sampaikan. Tapi kita lagi menimbang apakah dia peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden," tutup Wamenkomdigi.
