Kopontren Al-Ittifaq Siap Menjadi Model Suplai Pertanian untuk Program MBG

: Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat meninjau langsung kesiapan dan kapasitas produksi produk pertanian di area Kopontren Al-Ittifaq Bandung/Foto: Kementerian Koperasi


Oleh Putri, Jumat, 15 November 2024 | 05:49 WIB - Redaktur: Untung S - 147


Jakarta, InfoPublik – Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq yang terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, dinilai siap mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hasil pertanian yang dikonsolidasi melalui Kopontren ini telah memenuhi standar dan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung pasokan bahan baku dalam program MBG.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, saat meninjau langsung kesiapan dan kapasitas produksi produk pertanian di area Kopontren Al-Ittifaq pada Kamis (14/11/2024).

Budi Arie mengungkapkan bahwa ekosistem pertanian dan rantai pasok yang dibangun oleh Kopontren Al-Ittifaq sudah sangat modern dan efisien. Oleh karena itu, model ini perlu dijadikan contoh dan diterapkan pada koperasi-koperasi lain di berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya sangat senang bisa berkunjung dan melihat langsung aktivitas Kopontren Al-Ittifaq. Saya mendorong Kopontren ini untuk menjadi percontohan dalam membangun ekosistem rantai pasok bahan baku untuk program MBG," ujar Budi Arie.

Potensi Besar Penerima Manfaat MBG

Berdasarkan data, sekitar 659 ribu orang di Kabupaten Bandung dan 448 ribu orang di Kota Bandung diperkirakan akan menjadi penerima manfaat dari program MBG. Untuk itu, kesiapan pasokan bahan pangan, terutama produk pertanian seperti yang dihasilkan oleh Kopontren Al-Ittifaq, sangat penting.

"Permintaan untuk program MBG pasti akan sangat besar. Oleh karena itu, koperasi harus terlibat dalam rantai pasok untuk memastikan produk yang dibutuhkan dapat didistribusikan dengan lancar ke Satuan Pelayanan MBG," tambah Budi Arie.

Budi Arie juga mengusulkan agar Kopontren Al-Ittifaq dapat “mengekspor” produk pertaniannya ke daerah lain jika terjadi surplus produksi, terutama di daerah yang tidak memiliki sumber daya pertanian yang cukup untuk program MBG.

"Jika ada kelebihan produksi, produk tersebut bisa dipasok ke daerah lain seperti Jakarta, yang tidak memiliki sumber daya pertanian yang cukup untuk mendukung program MBG," katanya.

Sebelum program MBG dimulai pada Januari 2025, Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan koperasi-koperasi produsen produk pertanian, termasuk Kopontren Al-Ittifaq, untuk memastikan pasokan bahan baku seperti beras, sayur, ayam, telur, susu, dan lainnya. "Kita harus utamakan produk dalam negeri karena target utama dari program MBG adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Budi Arie.

Ketua Pengurus Kopontren Al-Ittifaq, K.H. Agus Setia Irawan, mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku untuk program MBG, khususnya produk pertanian. Saat ini, produk pertanian dari para petani di kawasan tersebut sudah diserap oleh Kopontren dan didistribusikan hingga ke toko ritel modern.

"Permintaan pasar terhadap produk pertanian kami sangat besar, dan kami akan terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi, terutama untuk mendukung program MBG," kata Setia Irawan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program MBG berjalan lancar. "Dengan kolaborasi bersama semua pihak, insya Allah kami bisa memenuhi permintaan pasar dan mendukung suksesnya program MBG," tutup Setia Irawan.

Dengan kesiapan dan kolaborasi yang baik antara koperasi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi ribuan keluarga di Indonesia.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Jumat, 15 November 2024 | 05:39 WIB
Kemenkes Imbau Langkah Antisipatif Cegah DBD di Musim Hujan
  • Oleh Putri
  • Jumat, 15 November 2024 | 05:43 WIB
Cegah DBD, Kemenkes Dorong Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 14 November 2024 | 05:48 WIB
Komisi IV DPR RI Tinjau Pompanisasi di Sukoharjo untuk Tingkatkan Produktivitas Beras