Wapres Gibran Tekankan Respons Cepat dalam Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Jakarta, InfoPublik – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya respons cepat, perencanaan matang, dan kesamaan data antarpemangku kepentingan dalam penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Gibran saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (12/11/2024). Rapat tersebut membahas langkah-langkah penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, dan dihadiri jajaran menteri serta kepala badan terkait.

Dalam arahannya, Wapres Gibran kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan berperan aktif dalam situasi darurat. "Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini," tegas Wapres Gibran.

Wapres menyoroti perlunya perencanaan yang matang, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Perencanaan ini mencakup ketersediaan stok logistik, penanganan kesehatan akibat erupsi, serta perhatian khusus untuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan antisipasi terhadap potensi banjir lahar.

Selain itu, Wapres menekankan pentingnya kesamaan data antarpemangku kepentingan untuk memastikan penanganan yang efektif dan tepat sasaran. “Dengan data yang seragam, kita bisa memastikan penanganan yang lebih efektif,” jelas Wapres Gibran.

Rapat dilanjutkan dengan paparan dari para menteri, Kepala BNPB, dan pejabat terkait tentang langkah-langkah yang sedang dan akan diambil. Wapres Gibran meminta agar upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga dan menegaskan bahwa laporan berkala akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo," ucap Wapres.

Wapres berharap dengan dukungan penuh dari pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh kementerian terkait, langkah-langkah penanganan bencana dapat terlaksana dengan efektif. “Kita harus pastikan semua upaya ini berjalan dengan baik,” tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, usai rapat, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare untuk relokasi korban bencana. "Kepentingan saya adalah menyiapkan tanah untuk relokasi pengungsi. Sudah disiapkan, 50 hektare," ujar Nusron.

Ia juga memastikan verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan tanah bebas dari masalah hukum dan siap digunakan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah akan membangun 1.100 rumah di atas lahan relokasi tersebut. "Rumah yang siap adalah 1.100 unit dalam kondisi baik, dan akan segera dikirim ke lokasi dalam waktu sekitar delapan hingga sembilan hari," kata Maruarar.

Pejabat yang hadir dalam rapat meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Geologi M. Wafid.