- Oleh Putri
- Kamis, 14 November 2024 | 10:32 WIB
: Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Senin, 11 November 2024 | 19:56 WIB - Redaktur: Untung S - 166
Jakarta, InfoPublik – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, menyatakan bahwa meningkatkan kemajuan dan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri melaluai kementerian dan lembaga (KL). Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi menyatukan visi misi bersama mewujudkan hal itu.
Hal itu disampaikan Wapres Gibran Rakabuming yang didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, serta Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan dengan para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia di Jakarta pada Senin (11/11/2024).
Kegiatan itu dihadiri oleh kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah, untuk membahas tantangan dan solusi terkait kebijakan pendidikan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyoroti beberapa isu yang selalu menjadi perhatian utama setiap tahunnya, salah satunya adalah kebijakan zonasi. Meskipun kebijakan ini dianggap memberikan manfaat dalam pemerataan pendidikan, Wapres menilai kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal distribusi guru yang belum merata dan fasilitas pendidikan yang belum memadai di sejumlah wilayah.
“Zonasi ini adalah program yang baik, namun mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tantangan utama kita adalah distribusi guru dan fasilitas yang belum merata,” ujar Wapres Gibran.
Wapres juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap guru serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pihak, baik guru maupun siswa. Ia menekankan agar tidak ada lagi kasus kekerasan atau bullying di sekolah dan mengingatkan agar tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap guru.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan siswa. Jangan ada lagi kekerasan, bullying, atau kriminalisasi guru,” tegasnya.
Selain itu, Wapres Gibran juga memberikan dukungan penuh terhadap program pendidikan yang mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi ahli teknologi masa depan. Salah satunya dengan mendukung program belajar coding dan pelajaran matematika sejak dini. “Pendidikan ini sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi ahli teknologi di masa depan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres meminta agar program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), dijalankan dengan baik. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap program ini untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang baik, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
"Program ini harus dikawal dengan baik, anak-anak kita harus mendapatkan gizi yang cukup," ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga membahas upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK, yang memiliki peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, Wapres juga menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang masih kurang optimal di beberapa daerah.
Melalui kegiatan itu, yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan setiap wilayah. “Solusi yang kita temukan bersama harus benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah, agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan Indonesia,” pungkas Wapres Gibran.