Mendikdasmen Paparkan Enam Program Prioritas untuk Ciptakan Pendidikan Bermutu

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan enam program prioritas Kemendikdasmen dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan semangat besar Kemendikdasmen, yaitu mencerdaskan dan memajukan bangsa, yang diambil dari tujuan negara dalam UUD 1945 dan sering dikutip oleh Presiden Prabowo.

“Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” tambahnya.

Mendikdasmen menjelaskan enam program prioritas yang akan dijalankan oleh Kemendikdasmen. Pertama adalah Penguatan Pendidikan Karakter, yang mencakup pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling (BK) dan guru agama, pengangkatan guru BK, penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia, serta penyediaan makan siang bergizi.

Kedua, program Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan. Program ini mencakup afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta memfasilitasi relawan mengajar.

Ketiga adalah Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru. Ini mencakup peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal Diploma IV/Strata Satu (D-IV/S-1), pelatihan kompetensi guru, serta peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi.

Keempat, program Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi. Ini meliputi pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini, pendirian sekolah unggul, pengembangan sekolah unggul, serta penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan.

Kelima adalah Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, yang mencakup renovasi sekolah. Terakhir, program Pembangunan Bahasa dan Sastra. Program ini mencakup pemartabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi.

“Pada peringatan Sumpah Pemuda kemarin, kita canangkan gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.

Dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut, Kemendikdasmen akan mendorong partisipasi dari seluruh ekosistem pendidikan. “Sesuai UU Sisdiknas, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan,” tutur Abdul Mu'ti.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti bahwa selama periode sebelumnya, telah banyak capaian positif, namun masih banyak tantangan serius yang perlu dihadapi melalui rencana strategis dari tiga kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hetifah juga membahas isu anggaran pendidikan. Meskipun terjadi peningkatan anggaran pendidikan sejak 2019 hingga 2024, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 15 persen dari belanja wajib (mandatory spending) anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi belanja wajib pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, sesuai amanat konstitusi,” ungkapnya.

“Hanya enam dari 34 provinsi dan hanya dua dari 514 kabupaten/kota yang mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerah,” tambahnya.

Hetifah memastikan bahwa Komisi X siap berkolaborasi dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan untuk mendukung berbagai program kerja kementerian.

Anggota Komisi X dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I, Sofyan Tan, menyoroti dampak positif Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah dilaksanakan selama satu dekade terakhir. Ia meminta agar satuan biayanya dapat ditingkatkan, khususnya untuk SMP dan SMA.

“PIP untuk SD dan SMP sudah lama tidak mengalami peningkatan. Sementara PIP untuk SMA dan SMK baru saja dinaikkan dari 1 juta menjadi 1,8 juta. Oleh karena itu, kami berharap jumlah 450 ribu per tahun dan 750 ribu per tahun ini dapat dinaikkan,” pungkas Sofyan.

Dengan program-program prioritas ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Indonesia, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.