HIPMI Dorong Pendidikan Kewirausahaan Masuk Kurikulum Nasional

Jakarta, InfoPublik - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Achmad Buchary, menyampaikan pentingnya pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum nasional. Hal itu disampaikannya dalam forum D-Futuro Futurist Summit 2024 Hari ke-2 yang diadakan oleh Pijar Foundation di Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Buchary menyoroti peran HIPMI yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam menyusun peta jalan kewirausahaan nasional. “Kami sedang menyusun peta jalan kewirausahaan nasional karena ini sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi tersebut, kita perlu memenuhi beberapa variabel kunci, salah satunya adalah meningkatkan rasio pengusaha nasional menjadi setidaknya 10 persen. Saat ini, rasio pengusaha kita baru mencapai 3,6 persen,” ungkap Buchary.

Menurut Buchary, peningkatan rasio pengusaha sangat penting untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, di mana jumlah usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia lanjut. Ia mengingatkan bahwa tanpa lapangan pekerjaan yang cukup atau pengembangan kewirausahaan, bonus demografi ini bisa menjadi beban.

“Kita butuh persepsi yang sama agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi. Jawaban untuk tantangan ini adalah kewirausahaan. Masa depan Indonesia adalah entrepreneurship, dan pekerjaan di masa depan adalah kewirausahaan,” ujarnya.

Buchary juga menjelaskan bahwa HIPMI telah mengembangkan empat pilar dalam peta jalan kewirausahaan nasional, salah satunya adalah sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa kurikulum kewirausahaan penting diterapkan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

“Kami terinspirasi oleh perkataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), yang menyebutkan bahwa pengusaha di Indonesia saat ini terbentuk secara kebetulan atau karena nasab. Kami berupaya menciptakan pengusaha yang terbentuk melalui pendidikan kewirausahaan berjenjang dari usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi,” jelasnya.

HIPMI mengajak perwakilan dari berbagai jenjang pendidikan untuk mendukung gerakan ini. Buchary berharap agar pendidikan kewirausahaan bisa menjadi mata pelajaran wajib di setiap tingkat pendidikan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan calon pengusaha yang siap menghadapi tantangan masa depan, mulai dari usia dini.

“Kami berharap aspirasi ini didukung penuh oleh Bapak Menko, agar kurikulum kewirausahaan ini bisa masuk dalam mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan,” harapnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa usulan ini akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) agar kewirausahaan dapat menjadi bagian dari kurikulum penting di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

“Tadi Ketua HIPMI baru saja menyerahkan buku kepada saya, mengusulkan agar pendidikan kewirausahaan menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan kita, karena kewirausahaan juga menjadi salah satu solusi untuk membuka peluang kerja. Hal ini akan kami tindak lanjuti dengan Mendikdasmen dan Mendiktisaintek agar pendidikan kewirausahaan bisa menjadi kurikulum penting dalam proses pembelajaran kita,” pungkasnya.