- Oleh Isma
- Kamis, 5 Desember 2024 | 08:06 WIB
: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024-2029 mengadakan Rapat Pleno perdana pada Rabu (23/10/2024) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk rencana kegiatan aksi solidaritas untuk Palestina yang akan diselenggarakan pada Desember 2024./Foto Istimewa/Humas DPR RI
Jakarta, InfoPublik – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024-2029 menggelar Rapat Pleno perdana pada Rabu (23/10/2024) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk rencana aksi solidaritas untuk Palestina yang akan dilaksanakan pada Desember 2024.
Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa BKSAP akan mengadakan acara bertajuk BKSAP atau Parlemen Indonesia untuk Palestina bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina, yang jatuh pada 29 November. Namun, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 1 Desember 2024, bertepatan dengan hari Minggu, agar lebih mudah diikuti masyarakat.
"Kegiatan solidaritas ini akan menjadi pesta rakyat, dengan bazar UMKM dan panggung untuk Palestina. Kami juga akan mengadakan fun run dan fun bike sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan DPR yang mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Mardani, dikutip dari situs resmi DPR RI, Rabu (23/10/2024).
Selain melalui aksi solidaritas ini, BKSAP DPR RI juga akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan hubungan luar negeri, baik secara bilateral maupun multilateral.
"Isu Palestina selalu kami angkat karena situasinya sangat memprihatinkan. Ini adalah utang sejarah Indonesia kepada Palestina, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita," tambah Mardani.
Dalam waktu dekat, BKSAP DPR RI juga akan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) guna memperdalam dan menajamkan sejumlah isu strategis yang akan dibahas. Isu-isu tersebut mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan kemiskinan.
"Kami akan mendalami banyak isu ini, kemudian menetapkan prioritas agar diplomasi second track yang kami lakukan dapat mendukung diplomasi first track yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri," tutup Mardani.
Dalam Rapat Pleno tersebut, BKSAP DPR RI juga menetapkan pembagian tugas pada Wakil Ketua BKSAP, yaitu: