Kominfo Dorong Humas Pemerintah Kelola Relasi Media secara Profesional

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah untuk mengelola relasi dengan media massa secara profesional melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Relasi Media bertajuk "Bijak dan Proaktif".

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kominfo, Hasyim Gautama, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan amanat dari Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pembinaan teknis kepada SDM di bidang komunikasi dan informasi publik, serta memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara mengelola hubungan yang profesional dengan media.

“Pengelolaan relasi media yang bijak sangat penting. Semua pihak di bidang kehumasan harus memahami dinamika media, menghargai peran media, dan menjaga hubungan berdasarkan nilai-nilai transparansi, kepercayaan, dan saling menghormati,” ujar Hasyim dalam keterangannya terkait acara yang digelar di Provinsi Bali, Kamis (19/9/2024).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Dewa Ketut Rai Rustina, menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan relasi media adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada publik positif, akurat, dan sesuai tujuan.

“Pengelolaan relasi media dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat siaran pers, menggelar konferensi pers, melakukan kunjungan ke media, serta mengadakan pertemuan dengan pimpinan redaksi,” ujar Ketut Rai Rustina. Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang baik membantu mendapatkan liputan positif dan mampu merespons situasi yang berpotensi negatif dengan cepat.

Jasman, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, meminta agar instansi terkait, khususnya Dinas Kominfo, lebih bijak dalam pengelolaan relasi media. Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak media online yang tidak terverifikasi di Dewan Pers, yang menimbulkan tantangan dalam memastikan kredibilitas media.

“Kondisi di Sumbar, jumlah media sangat banyak, lebih dari 800. Ini menjadi persoalan yang perlu diatasi,” kata Jasman, sambil menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam pengelolaan relasi media yang lebih baik.

Jasman juga mendorong media yang ada untuk lebih profesional dengan melakukan verifikasi ke Dewan Pers, guna menjaga kredibilitas dalam dunia jurnalistik.