Tantangan Diseminasi Pesan Pilkada Damai 2024 Era Digital: Harus Jangkau Semua Generasi

Jakarta, InfoPublik – Menyampaikan pesan Pilkada Damai 2024 ke seluruh generasi di Indonesia menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan media massa di era digital. Perbedaan cara berkomunikasi di setiap generasi membuat strategi komunikasi yang lebih inklusif menjadi kebutuhan mendesak.

“Tantangannya adalah bagaimana pesan penting Pilkada Damai bisa sampai ke semua warga negara, di semua lapisan masyarakat, termasuk ke setiap generasi,” ungkap Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Prabunindya Revta Revolusi, dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) bertema "Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024" yang diadakan secara luring dan daring di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Prabunindya, yang kerap disapa Prabu Revolusi, menjelaskan bahwa sebelumnya tantangan utama adalah memberikan akses informasi yang sama kepada masyarakat kota dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Namun, tantangan sekarang terletak pada bagaimana menyampaikan informasi secara efektif kepada semua generasi yang memiliki bahasa komunikasi yang berbeda.

"Generasi Z, Y, dan X memiliki cara komunikasi yang berbeda, bahkan dalam hal penggunaan simbol atau ikon di media sosial seperti WhatsApp. Ini adalah semiotika baru yang perlu dipahami oleh pemerintah dan media massa agar pesan dapat tersampaikan dengan baik," jelas Prabu.

Prabu juga menekankan pentingnya media massa untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Media yang tidak mampu berbicara dalam bahasa generasi yang berbeda berisiko kehilangan kemampuan untuk mengedukasi publik secara efektif.

“Mediamorfosis, atau adaptasi dari media konvensional ke media baru, adalah hal yang tak terelakkan. Perubahan entitas media dari tradisional ke digital akan terus terjadi, dan media massa harus bisa mengikutinya,” tandasnya.

Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, serta jajaran pimpinan Kementerian Kominfo.